Bupati bersama pemilik ulayat bertolak ke Jakarta

Bupati bersama pemilik ulayat bertolak ke Jakarta
Bupati bersama pemilik ulayat bertolak ke Jakarta

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan, menyatakan siap mendampingi pemilik ulayat untuk bertemu Kementerian BUMN dalam penyelesaian status tanah yang ditempati Pertamina Manokwari.

“Besok (hari ini, red), saya bersama-sama dengan pemilik hak ulayat akan berangkat ke Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut dengan pihak BUMN sehingga bisa diselesaikan,” kata Demas usai mengikuti kegiatan warga Kawanua Manokwari di Hitel Oriestom Bay, Sabtu (3/18).

Bupati berharap agar polemik yang terjadi di PT Pertamina, secepatnya diselesaikan. Ia juga berharap agar putusan Kasasi juga keluar secepatnya agar masalah tersebut menjadi jelas. “Kalau sudah ada putusan Kasasi, maka secara hukum masalah ini sudah jelas,” kata Demas.

Sebagaimana diketahui, pemilik hak ulayat meminta agar PT Pertamina segera membayar ganti rugi tanah kepada pemilik hak ulayat. Mereka menyatakan Pertamina telah menempati lahan mereka selama 38 tahun tanpa pernah melakukan pembayaran. |Lisna Boroallo

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mengungkapkan Komoditi ekspor yang ada di Papua Barat, kedepan akan menjadi perhatian serius pihaknya.

“Ini menjadi program prioritas kita kedepan, berdasarkan potensi pertanian yang ada di Papua Barat ini,” ungkap Dominggus, kepada Wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/7).

Lanjut dia, salah satu contoh komoditi ekspor yang dimiliki Papua Barat adalah seperti buah Pala dan kelapa yang dapat diolah untuk peningkatan ekonomi rakyat.
Dikatakan Dominggus, dirinya sudah menyampaikan hal itu kepada Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Menteri Pertanian akan mendorong hal itu sekaligus memberikan dukungan kepada pemerintah Papua Barat untuk mempersiapkan lahan komoditi ekspor.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat dirinya akan memanggil para Bupati dan Walikota untuk membahas potensi pertanian dan komoditi ekspor yang ada di masing-masing daerah.

Khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), dikatakan Dominggus, kedepan akan menjadi target utama pemberdayaan pertanian untuk menghasilkan sayur mayur segar, guna memenuhi kebutuhan pasar.

“Yang paling penting adalah Komitmen kita, karena Pemerintah pusat kan sudah siap untuk membantu,” tukasnya. [BOM]

SORONG, Cahayapapua.com—– Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tahun ini menyiapkan sebanyak 300 paket pekerjaan kepada para pengusaha asli Papua di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli saat sejumlah pengusaha asli Papuabertandang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Selasa (28/6.

Dia menyebutkan, pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua merupakan kewajibanya sebagaia kepala daerah. pemberdayaan pengusaha asli Papua merupakan amanat ubndang-undang otonomi khusus. Menurut dia, sudah saatnya pengusaha asli Papua berdiri secara mandiri. Ia berharap masyarakat besabar.

“Saya dan pak wakil serta sekda atas nama pemerintah Sorong Selatan, kami semua memita maaf sebesar-besarnya kepada bapak ibu yang tadi sudah menunggu cukup lama. Saya berharap bapak ibu bersabar dan berikan kami waktu dengan SKPD dan tim URP untuk duduk bersama pada hari jumat. Bapak ibu sudah bisa mendapatkan undangan, kami akan memberikan undangan secepatnya,”tegasnya.

Bupati berjanji akan memanggil seluruh SKPD dan Tim URP ia pun akan mengkroscek bila terdapat paket yang dobol ia akan mencoret. “Saya berharap semua pengusaha Asli Papua asal Sorong Selatan agar semua bisa dapat paket ini,” pungkasnya.(JOS).

Pelabuhan Ekspor Makassar. (Okezone Ekonomi)
Pelabuhan Ekspor Makassar. (Okezone Ekonomi)

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mencontoh pengembangan pelabuhan ekspor Makassar, Sulawesi Selatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan dan pajak.

Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Bambang Heriawan Soesanto di Kamis (23/3), mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menggelar rapat kordinasi teknis (Rakornis) bersama seluruh Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Papua Barat.

Rakornis yang dilaksanakan di Makassar tersebut dilakukan sekaligus untuk melakukan studi banding dan mempelajari konsep pengembangan Pelabuhan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dan PT Pelindo IV.

“Perhubungan merupakan urat nadi pembangunan, termasuk pembangunan pada sektor perdagangan dan ekonomi masyarakat,” kata Bambang.

Ia mengungkapkan, semula pelabuhan Makassar hanya bisa melakukan pengiriman barang di wilayah Indonesia. Saat ini Pelabuhan tersebut telah melayani pengiriman barang ke Tiongkok, Taiwan, Hongkong, Korea dan beberapa negara lainya.

Menurut dia, pembukaan jalur perdagangan antar negara terbukti mampu mendongkrak pendapatan daerah dan masyarakat.

“Dulu Makassar mengirim barang ke Tanjung Periuk Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Lalu pengiriman ke luar negeri di lakukan melalui dua pelabuhan tersebut sehingga Makassar tidak memperoleh pendapatan melalui pajak ekspor. Padahal pajak ini sangat tinggi,” katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kota Makassar terus mengalami peningkatan hingga sekitar 600 persen. Pajak ekspor memberi sumbangsih cukup besar.

“Masyarakat pun sangat terbantu, ekonomi warga tumbuh sangat signifikan setelah pelabuhan Makassar melayani ekspor barang ke luar negeri. Sebab, komoditas dari warga bisa dijual ke luar negeri,” katanya lagi.

Bambang optimistis, Papua Barat mampu melakukan hal serupa layaknya Sulawesi Selatan. Selain, memiliki banyak komoditas unggulan,  infrastruktur pelabuhan di daerah ini sudah cukup siap.

“Dari sekian pelabuhan di Papua Barat, Sorong dan Manokwari saya rasa yang paling siap. PT Pelindo IV siap membantu untuk membuka jaringan perdagangan ke beberapa negara tetangga,” pungkasnya.(IBN)

MANOKWARI, Cahayapapua.com Bursa Efek Indonesia mengajak para pengusaha asli Papua di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai berinvestasi di pasar saham.

“Kami ingin segera merangkul mereka untuk mencicipi kue investasi di pasar modal. Mungkin kami akan memulainya dengan melakukan sosialisasi khusus bagi para pengusaha asli Papua,” kata Kepala Kantor BEI Perwakilan Manokwari Wira Adi Brata di Manokwari, Kamis.

Dia mengutarakan, BEI telah hadir di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Diharapkan, pengusaha asli Papua memanfaatkanya secara baik untuk meningkatkan karir usaha masing-masing.

Menurut Wira, selain berinvestasi melalui pasar saham para pengusaha asli Papua juga dapat meningkatkan usaha dengan cara menggelar saham usahanya.

“Mereka bisa berinvestasi atau meningkatkan modalnya usaha melalui pasar saham. Kalau butuh konsultasi kami siap membantu dan mendampingi sampai mereka bisa bertransaksi sendiri,” ujarnya lagi.

Wira mengungkapkan, keterlibatan pengusaha asli Papua pada pasar modal masih sangat minim baik di Papua maupun Papua Barat.

“Kalau sebagai investor, di Papua Barat ada sekitar 40 persen, 60 persen lainya masih di dominasi pengusaha dari kalangan pendatang. Pengusaha atau perusahaan yang go publik di Papua Barat belum ada,”katanya lagi.

Meskipun demikian, lanjutnya, jumlah investor dari kalangan masyarakat asli Papua terus bertambah. Beberapa waktu lalu, sosialisasi dilakukan di Kota Sorong dan antusiasme masyarakat cukup tinggi.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, lanjutnya, pada kegiatan tersebut meminta BEI segera membuka galeri investasi di Kampus tersebut untuk mempermudah mahasiswa, dosen maupun warga menjajaki pasar saham.

“Pak rektor waktu itu minta kita membuka dalam waktu seminggu kedepan. Waktunya terlalu mepet karena banyak yang harus disiapkan, maka kami siapkan untuk sebulan kedepan,” ujarnya lagi. (IBN)

REPUBLIKA.CO.ID, YAHUKIMO — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyatakan pihaknya membuka peluang kepada pihak swasta untuk bekerja sama membangun infrasrtuktur penunjang penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Papua.

“Investasi itu saya kira tidak terlalu besar, Pertamina bisa melakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain,” katanya di Yahukimo, Papua, Rabu (19/10).

Ia menjelaskan swasta bisa saja membangun fasilitas penunjang seperti SPBU dan kemudian bekerja sama dengan lembaga penyalur resmi yang dimiliki Pertamina. “Untuk memenuhi infrastruktur, kita bisa bekerja sama dengan swasta, lalu penyediaan cadangan yang lebih baik dengan menambah jumlah drum di lembaga penyalur karena berikutnya kita akan bangun tambahan tangki di Wamena yang akan dijadikan hub untuk jalan darat di daerah pedalaman,” kata dia.

Sebelumnya, Dwi mengungkapkan kini Pertamina mensubsidi penyaluran BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 800 miliar per tahun. Ia mengatakan langkah itu diambil untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo agar BBM Bersubsidi di seluruh Indonesia, harganya sama.

“Untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi dan transportasi ini, Pertamina menetapkan kebijakan subsidi silang, di mana untuk Papua dan Papua Barat, kami perkirakan sekitar Rp800 miliar per tahun,” ujarnya.

Ia pun menyatakan mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat, mulai diwujudkan dengan harga jual premium Rp 6.450, solar Rp 5.150. Dan hal ini dilakukan di tingkat agen premium dan minyak solar (APMS).

cahayapapua.com
Pertemuan pembahasan paket proyek antara 10 asosiasi pengusaha asli Papua dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (19/5/2015). | CAHAYAPAPUA.com | RASYID FATAHUDIN

Sumber berita: Akhirnya BBP Jalan Nasional X Capai Kesepakatan dengan Pengusaha Asli Papua, Papua Barat 20 Mei 2015

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—-Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama 10 asosiasi pengusaha asli Papua akhirnya mencapai terkait penyaluran paket pekerjaan yang akan dikerjakan pengusaha asli Papua.

Kesepakatan tersebut yang ditandai dengan pertemuan di Satuan Kerja Wilayah I Manokwari, Provinsi Papua Barat dengan asosiasi pengusaha asli Papua di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X , Selasa (19/5/2015).

Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Asner Silalahi, mengatakan satu jalan yang baik dalam hal pembagian subkontraktor telah disepakati dan diputuskan beberapa paket kepada asosiasi pengusaha asli Papua.

“Jadi, paket yang sisa kita bagi rata. Dan mereka menerima. Jadi, catatan-catatan lain, ketika pengusaha-pengusaha asli Papua ini menemukan kegagalan, maka mereka akan dievaluasi untuk tahun depan. Kita sudah sepakati untuk dibuatkan raport sehingga yang meninggalkan pekerjaannya akan diberikan punishmant,” kata Asner.

Menurut Asner dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa paket yang diberikan kepada pengusaha asli Papua tidak ada pemotongan, kecuali pajak. Sehingga kontraktor utama tidak bisa beralasan apapun untuk melakukan pemotongan.

“Jadi, jangan kontraktor utama ini macam-macal lagi. Jadi, sudah saya tekankan itu tidak ada lagi pemotongan, kecuali pajak. Ini yang kita putuskan dan kita rapatkan untuk kedepannya kita harapkan paket kepada pengusaha asli dapat meningkat,” ujarnya.

Terkait pembinaan yang seperti diamanatkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 Tahun 2012 menurut dia sudah dipikirkan agar pengusaha asli Papua tidak lagi menjadi subkontraktor, tapi menjadi kontraktor utama. Namun soal kontraktor utama semua bakal berasal dari Manokwari.

“Sekarang ada 40 paket yang dibagikan. Sebelumnya ada 35 yang sudah dibagikan sehingga itu tahun lalu sudah dikerjakan. Jadi, totalnya ada 75 dengan nilai antara Rp 200-300 juta,” ujar Asner semberi mengatakan tahun depan nilai proyek sesuai amanat Keppres akan direalisasikan.

Disisi lain, Asner mengemukakan antara pengusaha asli Papua dengan Balai Besar telah menandatangani nota kesepahaman. Ia meminta agar kesepakatan itu tidak dipahami sebatas kesepakatan dengan pihak Satker Manokwari, sehingga diharapkan tidak lagi menimbulkan persoalan.

“Jenis kegiatannya itu konstruksi. Ada yang pasang batu, bronjong dan macam-macam yang tidak membutuhkan alat khusus yang bisa dikerjakan. Dan lokasinya ada yang arah ke Bintuni, Kebar, Manokwari Selatan yang masuk wilayah Manokwari,” kata Asner lagi.

Sementara itu, Sekretaris Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP-P) Provinsi Papua Barat, Yakobus Wanggai mengatakan, pembagian paket pekerjaan ini merupakan upaya pembinaan kepada pengusaha asli Papua.

Kendati demikian, Jack Wanggai, panggilan akrabnya mengingatkan agar pemerintah daerah melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) tidak lupa untuk mengakomodir pengusaha asli Papua yang belum mendapatkan paket dari balai.

“Terutama 19 SKPD yang belum menyerahkan paket kepada Bappeda harus dibagikan segera agar diteruskan kepada pengusaha asli Papua. Kami menunggu realiasi itu segera dilakukan hingga akhir bulan Mei,” katanya. |RASYID FATAHUDIN

Senin, 18 Mei 2015 16:17, Bank Papua Kirim 46 Pengusaha ke Rumah Perubahan

JAYAPURA – Sebagai tindak lanjut dari program pembentukan 1000 wirausahawan orang asli Papua, Bank Papua kembali melakukan pengiriman 46 orang pengusaha muda asli Papua ke Rumah perubahan yang dipimpin Reinald Kasali di Bekasi, Jawa Barat.

46 pengusaha muda yang dikirim tersebut, 13 pengusaha muda dikirim dari Provinsi Papua Barat dan 33 pengusaha muda dari Provinsi Papua. Dirut Bank Papua, Johan Kafiar saat melepas 13 pengusaha muda dari Papua Barat yang dilaksanakan sekaligus dalam pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan di gedung Serbaguna Maranatha Centre, Manokwari, Jumat (15/5) mengungkapkan bahwa para pengusaha muda tersebut merupakan debitur Bank Papua.

“Hari ini akan dilepas untuk mengikuti pelatihan dan trip untuk mempelajari secara mendetail dan praktis mengenai mengelola keuangan dan usaha di rumah perubahan – bekasi, kerjasama Bank Papua dengan Bapak Reinald Kasali selaku pimpinan rumah perubahan,” ujarnya.

13 orang pengusaha asli Papua yang berasal dari beberapa daerah di Propinsi Papua Barat, masing-masing berasal dari Kab. Manokwari 3 orang, Kab. Bintuni 1 orang, Kab. Sorong 2 orang, Kab. Waisai 2 orang, Kab. Aimas 1 orang, Kab. Teminabuan 2 orang, dan Kab. Fak – Fak 2 orang.

Sedangkan pengusaha muda dari Provinsi Papua, yaitu: dari Kota Jayapura s.d Arso 9 orang, Kab. Sarmi 3 orang, Kab. Jayapura (sentani) 2 orang, Kab. Oksibil 1 orang, Kab. Wamena 2 orang, Kab. Puncak Jaya (Mulia) 1 orang, Kab. Tolikara (Karubaga) 1, Kab. Merauke 2 orang, Kab.

Bovendigul 2 orang, Kab. Biak 2 orang, Kab. Kepulauan Yapen 2 orang, Kab. Waropen 2 orang, Kab. Nabire 1 orang, Kab. Paniai 1 orang, Kab. Mamberamo Raya 2 orang.

Merka dirikim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, agar mampu mengelola keuangan mereka secara menguntungkan sesuai prioritas kebutuhan, cara berkomunikasi, orientasi lapangan yang objeknya adalah pengusaha sukses binaan rumah perubahan.

“Seluruh kegiatan ini difasilitasi secara penuh oleh Bank Papua. Hal ini merupakan bukti nyata dari perhatian Bank Papua kepada pengusaha muda di atas tanah ini,” ujar Johan Kafiar. Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Atururi melalui Asisten II Setda Papua Barat, Silas Kapisa mengungkapkan bahwa dengan adanya satu pengusaha Papua yang berhasil maka dapat memberikan pengaruh positif kepada beberapa pengusaha papua atau yang menganggur.

“Sehingga dapat berusaha dan terus menerus menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar gubernur. Hal tersebut, kata gubernur, akan sangat bermanfaat apabila rantai proses dalam menciptakan lapangan pekerjaan melalui program mencetak 1000 wirausaha asli Papua ini tidak terputus.

“Saya berharap Bank Papua dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengawal program ini,” harap Gubernur.(aj/aj/lo2)

RABU, 10 OKTOBER 2012 , 08:25:00 WIB, LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Menteri bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong menggelar pelatihan Pemasyarakatan Kewirausahaan.

Pelatihan kewirausahaan dititik beratkan untuk Sarjana. Sedangkan pelatihan sendiri dilaksanakan di Gedung Samu Siret, Komplek Walikota, Sorong, Papua Barat, Rabu (10/10).

Deputi Pengembangan SDM, Prakoso BS, menyatakan sasaran dari pelatihan yaitu menumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan sarjana, mendorong sarjana percaya diri, selalu ingin maju, mampu melihat peluang dan segera memanfaatkannya, selalu ingin berprestasi, kreatif, inovatif, mandiri, pantang menyerah dan berani mengambil resiko.

“Melalui penyelenggaraan acara Pemasyarakatan Kewirausahaan, membuktikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kota Sorong sangat fokus dan telah secara nyata menunjukan kepedulian serta komitmen yang besar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya sarjana,” katanya.

Menurut Prakoso untuk mendukung berkembangnya UMKM di Indonesia dan upaya menumbuhkan wirausaha dari kalangan sarjana, Kemenkop dan UKM, telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2011 serta dilanjutkan pada tahun 2012.

Program tersebut anatara lain, Pelaksanaan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Pusat, Pelatihan Nasional Kewirausahaan di Pusat dan Daerah secara serentak, Sosialisasi Kewirausahaan di Provinsi seluruh Indonesia, Expo Kewirausahaan, Expo Pendidikan dan Pelatihan, Program Magang di berbagai Perusahaan;

Untuk itu, kata dia, pengembangan Kewirausahaan dari kalangan sarjana, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia pendidikan, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan. [dzk]

Skip to toolbar