Kelompok Tertentu Stop Lobi Pemerintah Pusat

“Soal 10 Persen Saham Freeport”

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

JAKARTA,- Kepastian pemerintah pusat yang akan membagi 10 Persen dari divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Papua, ternyata tercium ada gelagat tidak baik dari kelompok tertentu maupun golongan yang melakukan manuver untuk mendapatkan sedikit saham tersebut.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menegaskan, tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat.

Melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di sekitar PTFI dan masyarakat adatnya yang nantinya bakal membahas secara detail.

“Kita harap kelompok dan golongan tertentu menghentikan upaya-upaya manuver dalam masalah 10 persen divestasi saham ini. Semua satu pintu yakni melalui kami di Pemprov Papua dan sejumlah kabupaten di sekitar serta masyarakat adat,”tegas Gubernur Lukas Enembe saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017).

Gubernur Lukas mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa Bupati di sekitar PTFI dan masyarakat adat untuk bagaimana teknisnya. Artinya bahwa kalau pemerintah pusat sudah memberikan 10 persen  maka akan dibeli kemudian teknis pembeliannya akan dibahas secara detail.

Sebab, lanjutnya, pihaknya belum membahas bersama pemerintah pusat tentang bagaimana teknis pembelian saham tersebut sehingga pihaknya akan mengikuti tata cara pembelian itu apakah melalui perusahaan BUMN yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat.

“Kami akan mengikuti perkembangan bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis. Termasuk masalah nominal jumlah dana belum diketahui berapa. Oleh karena itu, masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 persen divestasi saham PTFI,”ujarnya.

Gubernur menambahkan sekaligus menyampaikan terimakasih kepada Komisi VII DPR RI, Presiden Jokowi dan Menteri ESDM karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini. Bahkan, Gubernur mengakui bahwa kepemilikan divestasi saham PTFI ini baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Papua sudah cukup lama menderita. Namun di era kepemimpinan Presiden Jokowi mampu merubah Papua mulai dari harga BBM yang disamakan dengan daerah lain kemudian menurunkan harga semen di pegunungan bahkan membuka infrastruktur yang menghubungkan daerah ke daerah lain di pegunungan. Kami Pemprov Papua mendukung penuh pemerintah pusat terkait semua kebijakan untuk pembangunan Papua,”tambah Lukas.

Sementara itu, Toni Wardoyo, anggota Komisi VII DPR RI menjelaskan, PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 persen kemudian pembangunan Smelter. Mengenai 51 persen  divestasi saham itu, Toni merincikan bahwa sebanyak 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen  untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten disekitarnya termasuk masyarakat adat.

Toni menegaskan, Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan hasilnya bahwa PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.

“Kami sudah menyepakatinya ketika pertemuan sambil makan siang antara Menteri ESDM dan Gubernur Papua yang juga dihadiri Wakil Menteri ESDM, Sekjen ESDM dan Dirjen Minerba. Jadi tidak ada masalah. Harapannya semua berjalan dengan apa adanya,”tandasnya.

JAYAPURA,– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Mambaya melakukan pertemuan dengan para pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL), Kamis (5/10/17).

Usai Djuli Mambaya mengungkapkan, para pengusaha GEL telah disepakati akan melakukan koordinasi dengan sekretaris Daerah Papua sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Papua.

“Hasilnya adalah bagaimana kesepatan bersama untuk bersama-sama Pengusaha asli Papua melakukan koordinasi dengan ketua TAPD,” ungkapnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kata Djuli, juga membahas bagaimana pengusaha GEL Papua ini disiapkan dana dengan harapan mereka dapat mendapatkan pekerjaan.

“Jadi intinya adalah bagaimana mereka disiapkan anggaran khususnya GEL agar mereka semua bisa mendapatkan pekerjaan,” terangnya.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, Djuli mengaku akan melakukan pertemuan dengan Sekda Papua.

“Jika masih memungkinkan kalau bisa dalam tahun ini pengusaha GEL yang belum mendapat kegiatan ini dapat diakomodir, sebab ini sudah akhir tahun anggaran 2017,” terangnya.

Ia berharap Ketua TAPD dapat mengakomodir pengusaha GEL tersebut, sebab ini merupakan suatu warning. Dimana kebutuhan untuk GEL harus diperbanyak dengan melalukan penambahan anggaran.

“Kita berharap kedepan GEL ini disiapkan dana yang besar, sebab marwa pengusaha Papua berada di GEL. Karena tidak banyak pengusaha Papua yang besar, dimana pengusaha GEL inilah yang banyak jumlahnya sampai ratusan yang dibina oleh dinas pekerjaan Umum Papua,” kata Djuli Mambaya.

Ia menjelaskan, tahun ini GEL untuk regular pada Bina Marga sebesar Rp 16 miliar dan Cipta Karya sebesar Rp 5 miliar.

“Sekarang tugas kami adalah bagaimana berjuang berkoordinasi dengan ketua TAPD supaya mereka masih bisa mendapatkan porsi anggaran yang ada,” katanya lagi.

Disinggung mengenai jumlah GEL yang belum terakomodir, Djuli Mambaya mengaku, jumlah GEL yang belum terakomodir sebanyak di regular sekitar 200 orang dari total 388 orang pengusaha.

“Tentu kami akan bagi kedalam sub kontraktor, mereka sudah ada yang menghadap ke pengusaha besar dan ada sebagian yang sudah mengakomodir,” terangnya.

Dikatakannya, dengan adanya pengusaha GEL tersebut tentunya  pengusaha besar sebenarnya juga akan terbantu dengan adanya keterlibatan pengusaha GEL. “Secara tidak langsung mereka membina secara langsung pengusaha GEL Papua dengan harapan dikemudian hari mereka bisa belajar dan mendapat pengalaman untuk menjadi pengusaha besar,” tegasnya.

Sementaa itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Risliana Panggoa mengatakan, akan berusaha mengakomodir pengusaha GEL untuk masuk dalam sub kontraktor, mengingat ada pekerjaan yang sudah berjalan sampai 80 persen, seperti pembangunan di stadion mandala Jayapura.

“Jadi nanti mungkin nanti ada di pembangunan jalan dan pabrik petatas, nanti kami lihat apakah disitu ada pekerjaan minor yang tidak menggunakan alat. Intinya kami akan membantu mengakomodir kalau memang bisa,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bina Marga, Yafet Haluk. Ia mengaku, akan memanggil kembali para kontraktor besar untuk evaluasi. “Kami akan memohon kepada mereka apakah bisa titip karena paketnya sudah dimenangkan di ULP,”

Disamping itu, dirinya meminta kepada para pengusaha GEL untuk bersabar dan memberi waktu kepada pihaknya untuk mengurus semua ini. ” akan kami usahakan bicarakan kepada mereka, karena ada sebagian kontrak-kontrak yang belum keluar dan masih di proses, semoga ada pekerjaan yang bisa dibagi ke para pengusaha GEL,”ucapnya.

BPS Papua lakukan Sensus Ekonomi Lanjutan

Jumpa pers yang digelar BPS Papua - Jubi
Jumpa pers yang digelar BPS Papua – Jubi

Jayapura, Jubi  Badan Pusat Statistik (BPS) Papua akan melakukan Sensus Ekonomi lanjutan terhadap 21.387 usaha  pada  1 Agustus- 30 September 2017. Sebelumnya, BPS Papua  telah melakukan sensus serupa pada 2016.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua, Bambang Ponco Aji, mengatakan akan menerjunkan 558 petugas dalam sensus lanjutan ini. Para petugas tersebut masih dalam proses pelatihan.

“Ada 21.387 usaha yang kami bidik dalam sensus ekonomi lanjutan nanti. Sensus ini bertujuan untuk mengetahui profil dan karakteristik usaha. Pertanyaan yang diajukan berbeda dibanding sensus tahun lalu,” kata Bambang, di kantornya, Selasa (1/8/2017).

Selain itu, sensus juga untuk mendapatkan data struktur pengeluaran dan pendapatan serta memperoleh gambaran permodalan di masing-masing usaha.

Dari 21.387 usaha yang disensus, terdiri atas 2.843 usaha menengah besar dan 18.544 usaha menengah kecil. Jumlah tersebut bukan jumlah keseluruhan usaha di Papua melainkan merupakan sampel.

Pihaknya mengaku telah melatih tenaga pencacah atau tenaga lapangan yang akan diterjunkan, dengan 146 orang pengawas dan 412 petugas lapangan mereka dilatih di 21 tempat pelatihan yang ada BPSnya di seluruh Papua.

Senada dengan yang disampaikan Bambang, Kepala Biro Umum BPS Pusat, Badar, mengatakan SE lanjutan kali ini dititikberatkan kepada pemilik usaha, baik kecil maupun besar.

“Ada 1.100 usaha yang spesifikasinya kecil dan menengah serta 256 usaha yang berskala besar di daerah ini yang akan didata. Fokus pendataan petugas terkait aset, omset, jumlah tenaga kerja, dan jenis usaha,” katanya.

Ia berharap pemilik usaha nanti memberikan informasi kepada petugas lapangan BPS. Pendataan ini disebutnya tak berhubungan dengan pajak.

“Pendataan ini murni untuk percepatan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, kepada para petugas yang nantinya diberikan pelatihan dalam kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik sampai dengan kegiatan pendataan di lapangan,” ujarnya.(*)

 

Pacifik Pos – JAYAPURA, – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua mengklaim perusahaan jasa konstruksi asal pulau Jawa dan Sulawesi lebih banyak nongkrong di Papua.

“Hal ini terjadi karena beberapa perusahaan jasa konstruksi lokal Papua belum mampu dalam menajemen perusahaan ditambah lagi kurangnya SDM,” kata Wakil Ketua II LPJK Papua, Duha Awalludin belum lama ini.

Ironisnya,  beberapa perusahaan jasa konstruksi yang begerak di Papua tidak dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sah, seperti tidak memiliki alat berat, tidak memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

“Karena tidak memiliki fasilitas tambah kurang SDM maka perusahaan lokal melakukan KSO yang bekerjasama dengan Joint Omperation/Jo. Jadi mereka kebanyakan dari perusahaan Pulau Jawa dan Makassar dengan membuka cabang di Papua,” katanya.

Salah satu perusahaan dari luar membuka kantor cabang di Papua yakni, perusahaan PT.Modern.  “Jadi menurut saya hal yang manusiawi karena jika dipaksakan perusahaan lokal belum mampu. Mungkin kalau uang pasti ada karena bisa pinjam ke Bank tapi tenaga ahli dan lainnya tidak ada sehingga harus ambil dari luar,” katanya.
Menurutnya, perusahaan luar membuka cabang di Papua sangat penting dilakukan pengingat perusahaan lokal belum mampu sehingga ketika perushaan luar masuk maka bisa melakuka n JO dalam mengelola proyek.

Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Papua selalu mengedepankan affirmasi action Kepada perusahaan lokal. Namun karena kurang SDM sehingga dilakukan amandemen kontrektor dari luar agar perusahaan lokal belajar dengan perusahaan dari luar guna mengelola proyek dengan harapan bisa  mampu berdiri sendiri.

“Sebenarnya bukan dibatasi, kalau kita batasi saja tapi Sdhmnya bagaimana?, sedangkan pekerjaan di daerah Papua dipenuhi dengan geografisnya yang sangat sulit seperti di daerah pegunungan. Kita harus memiliki tekhnologi sedangkan kita belum punya,” katanya.

Oleh karena itu, perusahaan dari luar bisa mendongkrak perusahaan asli lokal. Hanya saja,  pihak LPJK memfasilitasi dengan melakukan pelatihan baik tenaga ahli, maupun tenaga terampil melalui asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan.

“Misalnya pengguna operator alat berat memberikan pelatihan bagi pengusaha lokal. Pelatihannya dilakukan di Balai V Kementrian PU Kotaraja. Ini dilakukan agar tidak menyeewa orang dari luar. Usati latihan mereka akan memiliki sertifikat untuk menggunakan eksafator, menggunakan lowder,” pungkasnya. (Fani)

JAYAPURA, – Pemerintah Kota Jayapura mengupayakan bisa melakukan ekspor atas komoditi unggulan ke wilayah Wewak dan Vanimo ibukota Provinsi Sandau, Papua Nugini dan juga daerah lainnya di Indonesia.

“Fokus pada komoditi apa saja untuk bisa di ekspor, walau dengan space wilayah pertanian yan cukup terbatas karena pembangunan sekarang menunju kawasan perbatasan,” kata Rasmus di Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (23/3). Dalam acara Audiensi dan Kunjungan Tim Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor Kementerian Pertanian Indonesia tersebut,

Rasmus menyampaikan perlu koordinasi agar meningkatkan ekspor. “Koordinasi dengan instansi dan stake holder terkait untuk duduk bersama guna meningkatkan komoditas ekspor terhadap komoditas unggulan di Kota Jayapura ini sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Rasmus. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Holtikultura Kementerian Pertanian Indonesia,

Yasid Taufik mengatakan, selama ini Kota Jayapura baru bisa melakukan ekspor pinang dan kakao, sehingga perlu komodias lain seperti padi yang bisa diekspor. “Memperhatikan nilai dan jumlah ekspor agar tatap mempertahankan jumlahnya sehingga memenuhi juga kebutuhan di Kota Jayapura. Perlu diintensifkan komoditas unggulan baik pinang, kakao dan padi,” kata Yasid. Lanjut Yasid, harus ada penetapan jangka pendek, menengah dan janga panjang melalui analisis komoditas pertanian, dan proses pengolahan agar menjadi nilai tambah yang diperoleh dari komoditas. Menurutnya, potensi pangan di Jayapura masih terbuka luas yang perlu dikebangkan karena memiliki lahan pertanian yang luas, namun mencari informasi dalam kelembagan untuk di perkuat.

“Harus ada analisis terhadap komoditas di Kota Jayapura sehingga peluang untuk ekspor sangat terbuka luas. Tak kalah pentinnya teknologi untuk mendukung pengembangan pertanian, membuat penelitian dengan melibatkan masing-masing instansi dan stake holder terkait untuk duduk bersama, sehingga target bisa tercapai,” kata Yasid.

Bupati Nabire, Isaias Douw – Dok/Humas
Bupati Nabire, Isaias Douw – Dok/Humas

Nabire, Jubi Bupati Nabire, Isaias Douw mengingatkan bahwa proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek dan perusahaan, wajib melibatkan Masyarakat Adat (Madat) pemilik hak ulayat serta wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nabire Tahun 2008-2028 dan Rencana Tata Ruang Kota Nabire.

“Masyarakat perlu dilibatkan agar, masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan,” kata bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Nabire, Amirulla Hasyim pada Konsultasi Publik Rencana Penyusunan Dokumen AMDAL Daerah Irigasi Wanggar 3200 hektare di Aula Pekerjaan Umum Nabire, Selasa (21/3/2017).

Dijelaskan, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, serta Keputusan Gubernur Irian Jaya Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

“Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat atau tanggapan atas rencana usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan,” katanya.

Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan kegiatan.

Terkait Proses AMDAL Daerah Irigasi Wanggar 3200 Hektar, Bupati menegaskan, para kepala distrik yang terkena dampat lingkungan agar dapat berkoordinasi dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami inginkan pembangunan irigasi ini dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar Distrik Yaro, Wanggar dan Uwapa dan masyarakat Nabire pada umumnya,” katanya.

Hal ini sesuai visi dan misi pemerintah kabupaten Nabire, yaitu membuka isolasi daerah demi terwujudnya masyarakat Nabire yang berwawasan keberagaman, berkeadilan, sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan.

“Saya juga mengharapkan kepada Balai Wilayah Sungai Papua agar membangun koordinasi dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, serta organisasi perangkat daerah lainnya seperti Bappeda terkait rencana AMDAL, agar tidak menjadi masalah lokasi adat dan RTRW di kemudian hari,” katanya. (Humas Setda Nabire)

Jayapura, Jubi Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Siance Atiati Purwati mengharapkan semua perusahaan menggaji karyawannya sesuai UMP yang berlaku.

Meski demikian ia mengaku sebagian besar perusahaan di Jayapura sudah menerapkannya dengan baik.

“Tapi ada sedikit yang perlu dibenahi, misalnya yang lalai kerja tidak menerbitkan surat izin kerja,” katanya di Jayapura usai sosialisasi UMP di hadapan ratusan karyawan, Rabu (22/3/2017).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. 561/13403/SET yang didasari PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Rekomendasi Dewan Pengupahan Papua, UMP tahun 2017 sebesar Rp 2.663.646.50 (naik 9,39 persen) atau Rp 228.646 dibandingkan UMP 2016 yang hanya sebesar Rp 2.435.000.

Siance mengatakan, norma tersebut telah diatur dalam undang-undang nomot 13 tahun 2013 dan undang-undang nomor 2 tahun 2004 yang mengatur tentang perselisihan dan sebagainya.

Syarat-syarat kerja yang diatur dalam pekerjaan itu, lanjutnya, merupakan aturan pelaksanaan, seperti tata tertib, usia pensiun, prosedur cuti tahunan dan bulanan.

Asisten III Pemkot Jayapura, Fransiskus Pekey mengatakan, penetapan UMP dan upah sektoral merupakan jaringan pengaman untuk mempersempit kesenjangan upah kerja di tingkat atas dengan pekerja tingkat paling bawah, dan peningkatan daya beli pekerja, guna mendorong ekonomi rakyat, serta memperlancar komunikasi antara pekerja dengan pengusahaan.

Ia berharap keputusan UMP ini dilaksanakan baik oleh pihak manajemen. Kenaikan UMP disebutnya jangan dilihat sebagai beban, tetapi upaya bersama untuk mendorong hubungan kerja dan tenaga kerja yang harmonis.

Pekerja, katanya, harus didorong untuk meningkatkan profesionalitas, disiplin dan etos kerjanya demi meningkatkan produktivitas usaha.

“Pengusaha untuk memperbaiki syarat-syarat kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh hendaknya melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemkot Jayapura,” katanya. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, YAHUKIMO — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menyatakan pihaknya membuka peluang kepada pihak swasta untuk bekerja sama membangun infrasrtuktur penunjang penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Papua.

“Investasi itu saya kira tidak terlalu besar, Pertamina bisa melakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain,” katanya di Yahukimo, Papua, Rabu (19/10).

Ia menjelaskan swasta bisa saja membangun fasilitas penunjang seperti SPBU dan kemudian bekerja sama dengan lembaga penyalur resmi yang dimiliki Pertamina. “Untuk memenuhi infrastruktur, kita bisa bekerja sama dengan swasta, lalu penyediaan cadangan yang lebih baik dengan menambah jumlah drum di lembaga penyalur karena berikutnya kita akan bangun tambahan tangki di Wamena yang akan dijadikan hub untuk jalan darat di daerah pedalaman,” kata dia.

Sebelumnya, Dwi mengungkapkan kini Pertamina mensubsidi penyaluran BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 800 miliar per tahun. Ia mengatakan langkah itu diambil untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo agar BBM Bersubsidi di seluruh Indonesia, harganya sama.

“Untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi dan transportasi ini, Pertamina menetapkan kebijakan subsidi silang, di mana untuk Papua dan Papua Barat, kami perkirakan sekitar Rp800 miliar per tahun,” ujarnya.

Ia pun menyatakan mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat, mulai diwujudkan dengan harga jual premium Rp 6.450, solar Rp 5.150. Dan hal ini dilakukan di tingkat agen premium dan minyak solar (APMS).

DEERD TABUNIPasifik Pos – Jayapura,- Panja Komisi II DPR Papua mendorong agar semua pihak termasuk pemerintah dan perbankan serta lembaga penjamin kredit untuk memberikan keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dalam upaya meningkatkan ekomomi kerakyatan.

Untuk itu, Panja Komisi II DPR Papua yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni menggelar pertemuan bersama mitra SKPD terkait dan masyarakat di Hotel Grand Abe, Kamis (25/8).
Dalam pertemuan itu, dihadiri Plt Dirut Bank Papua, Sharly A Parrangan, Dirut PT Jamkrida Papua, perwakilan BRI Jayapura bersama para pengusaha asli Papua.

Ketua Komisi II DPR Papua, Deerd Tabuni yang membidangi Perekonomian mengatakan, pertemuan ini membahas masalah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan nasional yang ditunjuk, termasuk penyaluran kredit sejenis dari Bank Papua untuk para pengusaha asli Papua.
“Ya, kami harap ada keberpihakan perbankan, termasuk Jamkrida terhadap para pengusaha asli Papua, termasuk mama-mama asli Papua yang memiliki usaha,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPR Papua, Drs John Ibo menambahkan, pihaknya menjalankan fungsi DPR untuk membuat gaung ekonomi dengan perangkat-perangkat pendukung yang ada, supaya lebih bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kepentingan pembangunan ekonomi.
“Pertemuan dengan perbankan dan Jamkrida yang memberikan dukungan permodalan dan penjaminan kredit, supaya rakyat bisa mendapat informasi untuk mendukung usahanya, baik persyaratan maupun prosedur untuk akses permodalan,” kata Jhon Ibo.

Apalagi, lanjut Jhon Ibo, perbankan dalam memberikan kredit sebenarnya menawarkan berbagai kemudahan kepada pengusaha asli Papua, namun juga harus melihat usaha mereka.

“Jadi kita ingin membuat gaung kepada masyarakat supaya mereka bisa tau bahwa pemerintah kita memiliki banyak sekali perangkat-perangkat yang mendukung rakyat untuk bisa terbangun dalam ekonomi,” ujar John Ibo.

Untuk itu, kata Jhon Ibo, setelah pertemuan itu, pihaknya akan memperjuangkannya dalam penyusunan perubahan anggaran atau APBD Perubahan 2016.
“Kita akan perjuangkan supaya pemerintah melihat ekonomi rakyat ini ke depan, sehingga apa yang didengungkan oleh gubernur melalui visinya yaitu, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud. Biarlah itu terjadi kebangkitan dan menghadirkan kemandirian dan membawa mereka kepada kesejahteraan,” paparnya.

Ia juga berharap perbankan memberikan perhatian serius bagi para pengusaha asli Papua ataupun pengusaha pemula yang akan mengakses permodalan melalui perbankan.

“Tinggal rakyat bijak untuk menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah, namun sosialisasi termasuk KUR sangat penting diketahui rakyat,” pungkasnya. (Yuni)

70 persen Sensus Ekonomi dilakukan di pegunungan Papua

Minggu, 20 Maret 2016 06:23 WIB, Pewarta: Hendrina Dian Kandipi

Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BPS Papua untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2016 di Bumi Cenderawasih.

Jayapura (Antara Papua) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan bahwa sekitar 70 persen masyarakat yang akan menjalani Sensus Ekonomi 2016 berada di wilayah pegunungan.

Kepala BPS Provinsi Papua JB Priyono di Jayapura, Minggu mengatakan 70 persen penduduk di wilayah pegunungan tersebut pun memiliki sumber daya manusia yang terbatas.

“Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi BPS Papua untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2016 di Bumi Cenderawasih,” katanya.

Priyono menjelaskan pihaknya mengaku kesulitan merekrut para petugas lapangan yang akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2016.

“Kini seluruh Indonesia dibutuhkan 400 ribu petugas sensus tenaga non organik BPS, sebab badan statistik ini mengaku kekurangan pegawai, sehingga harus merekrut dari masyarakat umum yang memenuhi syarat,” ujarnya.

Dia menuturkan sementara untuk Papua, khusus Kota Jayapura saja membutuhkan tambahan petugas 418 orang, tenaga ini belum termasuk, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan lainnya.

“Tetapi gambarannya secara nasional, ini kalau dalam kacamata positifnya kita membantu menyerap tenaga pengangguran sekitar 400 ribuan yang dikontrak selama 1 bulan terhitung sejak 1-31 Mei 2016,” katanya lagi.

Dia menambahkan sementara itu khusus wilayah pedalaman dapat dilihat bahwa potensi perekonomian di pedalaman tidak sepadat kota.

“Misalnya saja wilayah kabupaten yang berada di pedalaman seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya,Tolikara, yang tidak seintens kegiatan perekonomiannya seperti di daerah-daerah sentra ekonomi,” ujarnya lagi. (*)
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2016

Skip to toolbar