Pergub Tender Terbatas bagi pengusaha asli Papua berlaku 1 Agustus

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua akan segera memberlakukan Peraturan Gubernur atau Pergub Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Papua dalam Rangka Memperdayakan Pengusaha Lokal. Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan Pergub itu akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2019.

Menurut Enembe, Pergub Nomor 14 Tahun 2019 itu akan menjadi aturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Perpres itu mengatur kekhususan aturan tender atau penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa oleh pengusaha asli Papua.

Pasal 1 angka 31 Perpres 17/2019 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. Tender Terbatas itu dapat dilakukan dalam proses pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai Rp1 miliar – Rp2,5 miliar.

Enembe menyatakan pemberlakuan Perpres 17/2019 dan Pergub Nomor 14 Tahun 2019 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam memberdayakan pengusaha asli Papua. Pemberdayaan pengusaha asli Papua itu diharapkan bisa mempercepat proses pembangunan di Papua.

“Kata percepatan yang termuat dalam Perpres 17/2019 perlu menjadi panduan atau petunjuk bagi kita bersama untuk segera mengambil Iangkah memberdayakan pengusaha orang asli Papua,” katanya.

Menurut Enembe, ada tiga aspek prinsip yang menegaskan kebijakan afirmatif Perpres 17/2019 bagi pengusaha asli Papua. Pertama, mekanisme Pengadaan Langsung untuk penyediaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai maksimal Rp 1 miliar atau penyediaan jasa konsultasi yang bernilai maksimal Rp200 juta.

Kedua, pengaturan Terder Terbatas yang hanya diikuti oleh pelaku usaha asli Papua. “Ketiga, pemberdayaan dalam bentuk kemitraan dan sub kontrak untuk pelaku usaha Papua yang aktif selama kurun waktu 1 tahun,” ujar Enembe.

Enembe menyebut Pemerintah Provinsi Papua sedang menyiapkan aplikasi pelaku usaha orang asli Papua. Aplikasi itu akan menjadi sistem database pelaku usaha asli Papua, dan memonitor perkembangan pelaku usaha yang ada di Papua. “Saya minta bupati dan wali kota se-Papua berperan aktif dalam memberdayakan pelaku usaha asli Papua di daerahnya masing-masing,” ujar Enembe.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Yoman Proyek GEL harus dirasakan seluruh pengusaha Papua

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Gerius One Yoman mengatakan ke depan pihaknya akan lebih selektif membagi paket-paket pekerjaan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) ke setiap pengusaha Papua.

“Saya akan bentuk tim sesuai bidang masing-masing, tugasnya turun lapangan dan mengecek setiap apa yang akan dikerjakan. Jadi pekerjaan harus sesuai dengan gambar dan lokasi,” kata Yoman kepada wartawan, di Jayapura, Senin (11/9/2018).

Agar GEL ini benar-benar mengakomodir semua pengusaha asli Papua, dirinya akan berkoordinasi dengan masing-masing kepala bidang, merapikan seluruh profil yang masuk. Jika semua sudah memenuhi syarat, maka akan ditindaklanjuti.

Di samping itu, ke depan pihaknya akan menerapkan aturan yakni perusahaan ataupun orang yang sudah memeroleh proyek GEL tahun ini, maka tahun berikutnya tidak bisa dapat lagi.

“Papua ada 29 kabupaten/kota, saya harap perusahaan ataupun orang yang mendapat proyek GEL ini bergantian. Jika di tahun ini perusahaan A sudah dapat pekerjaan, maka di tahun berikutnya tidak boleh dapat lagi,” ujarnya.

Mengenai proyek GEL 2018, pihaknya sedang merapikan sesuai aturan administrasi. Agar masyarakat, khususnya pengusaha asli Papua yang sepenuhnya menaruh harapan pada pekerjaan ini bisa terakomodir seluruhnya.

“Saya kira di sisa waktu empat bulan ini semua bisa terlaksana,” kata Yoman.

Menyinggung pembangunan patung Yesus- salah satu target gubernur yang sampai saat ini belum tercapai – dirinya mengaku akan mempelajarinya lebih jauh lagi, mengingat ia masih tergolong baru di PUPR.

“Saat ini saya akan fokus pembenahan internal dulu, apalagi soal kesejahteraan pegawai. Setelah itu baru akan mempelajari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masih belum terlaksana,” ujarnya.

Secara terpisah, salah seorang pengusaha GEL asal Kota Jayapura yang enggan namanya disebutkan, mengaku sangat menaruh harapan besar kepada pimpinan Dinas PUPR yang baru.

Sebab kata ia, penantian ratusan pengusaha Papua terhadap pekerjaan GEL ini sudah dinanti-nantikan sejak 2017 lalu. Namun sampai saat ini belum juga terwujud.

“Kami harap tidak ada penundaan lagi di tahun ini. Memang ada kabar ke depan paket-paket GEL akan dirapikan oleh pimpinan baru, bagi kami itu tidak masalah, asalkan apa yang pengusaha Papua inginkan bisa terwujud, apalagi dananya sudah ada,” katanya. (*)

JAYAPURA,– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Djuli Mambaya melakukan pertemuan dengan para pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL), Kamis (5/10/17).

Usai Djuli Mambaya mengungkapkan, para pengusaha GEL telah disepakati akan melakukan koordinasi dengan sekretaris Daerah Papua sebagai Ketua  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Papua.

“Hasilnya adalah bagaimana kesepatan bersama untuk bersama-sama Pengusaha asli Papua melakukan koordinasi dengan ketua TAPD,” ungkapnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, kata Djuli, juga membahas bagaimana pengusaha GEL Papua ini disiapkan dana dengan harapan mereka dapat mendapatkan pekerjaan.

“Jadi intinya adalah bagaimana mereka disiapkan anggaran khususnya GEL agar mereka semua bisa mendapatkan pekerjaan,” terangnya.

Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, Djuli mengaku akan melakukan pertemuan dengan Sekda Papua.

“Jika masih memungkinkan kalau bisa dalam tahun ini pengusaha GEL yang belum mendapat kegiatan ini dapat diakomodir, sebab ini sudah akhir tahun anggaran 2017,” terangnya.

Ia berharap Ketua TAPD dapat mengakomodir pengusaha GEL tersebut, sebab ini merupakan suatu warning. Dimana kebutuhan untuk GEL harus diperbanyak dengan melalukan penambahan anggaran.

“Kita berharap kedepan GEL ini disiapkan dana yang besar, sebab marwa pengusaha Papua berada di GEL. Karena tidak banyak pengusaha Papua yang besar, dimana pengusaha GEL inilah yang banyak jumlahnya sampai ratusan yang dibina oleh dinas pekerjaan Umum Papua,” kata Djuli Mambaya.

Ia menjelaskan, tahun ini GEL untuk regular pada Bina Marga sebesar Rp 16 miliar dan Cipta Karya sebesar Rp 5 miliar.

“Sekarang tugas kami adalah bagaimana berjuang berkoordinasi dengan ketua TAPD supaya mereka masih bisa mendapatkan porsi anggaran yang ada,” katanya lagi.

Disinggung mengenai jumlah GEL yang belum terakomodir, Djuli Mambaya mengaku, jumlah GEL yang belum terakomodir sebanyak di regular sekitar 200 orang dari total 388 orang pengusaha.

“Tentu kami akan bagi kedalam sub kontraktor, mereka sudah ada yang menghadap ke pengusaha besar dan ada sebagian yang sudah mengakomodir,” terangnya.

Dikatakannya, dengan adanya pengusaha GEL tersebut tentunya  pengusaha besar sebenarnya juga akan terbantu dengan adanya keterlibatan pengusaha GEL. “Secara tidak langsung mereka membina secara langsung pengusaha GEL Papua dengan harapan dikemudian hari mereka bisa belajar dan mendapat pengalaman untuk menjadi pengusaha besar,” tegasnya.

Sementaa itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Risliana Panggoa mengatakan, akan berusaha mengakomodir pengusaha GEL untuk masuk dalam sub kontraktor, mengingat ada pekerjaan yang sudah berjalan sampai 80 persen, seperti pembangunan di stadion mandala Jayapura.

“Jadi nanti mungkin nanti ada di pembangunan jalan dan pabrik petatas, nanti kami lihat apakah disitu ada pekerjaan minor yang tidak menggunakan alat. Intinya kami akan membantu mengakomodir kalau memang bisa,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bina Marga, Yafet Haluk. Ia mengaku, akan memanggil kembali para kontraktor besar untuk evaluasi. “Kami akan memohon kepada mereka apakah bisa titip karena paketnya sudah dimenangkan di ULP,”

Disamping itu, dirinya meminta kepada para pengusaha GEL untuk bersabar dan memberi waktu kepada pihaknya untuk mengurus semua ini. ” akan kami usahakan bicarakan kepada mereka, karena ada sebagian kontrak-kontrak yang belum keluar dan masih di proses, semoga ada pekerjaan yang bisa dibagi ke para pengusaha GEL,”ucapnya.

Pacifik Pos – JAYAPURA, – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua mengklaim perusahaan jasa konstruksi asal pulau Jawa dan Sulawesi lebih banyak nongkrong di Papua.

“Hal ini terjadi karena beberapa perusahaan jasa konstruksi lokal Papua belum mampu dalam menajemen perusahaan ditambah lagi kurangnya SDM,” kata Wakil Ketua II LPJK Papua, Duha Awalludin belum lama ini.

Ironisnya,  beberapa perusahaan jasa konstruksi yang begerak di Papua tidak dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sah, seperti tidak memiliki alat berat, tidak memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

“Karena tidak memiliki fasilitas tambah kurang SDM maka perusahaan lokal melakukan KSO yang bekerjasama dengan Joint Omperation/Jo. Jadi mereka kebanyakan dari perusahaan Pulau Jawa dan Makassar dengan membuka cabang di Papua,” katanya.

Salah satu perusahaan dari luar membuka kantor cabang di Papua yakni, perusahaan PT.Modern.  “Jadi menurut saya hal yang manusiawi karena jika dipaksakan perusahaan lokal belum mampu. Mungkin kalau uang pasti ada karena bisa pinjam ke Bank tapi tenaga ahli dan lainnya tidak ada sehingga harus ambil dari luar,” katanya.
Menurutnya, perusahaan luar membuka cabang di Papua sangat penting dilakukan pengingat perusahaan lokal belum mampu sehingga ketika perushaan luar masuk maka bisa melakuka n JO dalam mengelola proyek.

Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Papua selalu mengedepankan affirmasi action Kepada perusahaan lokal. Namun karena kurang SDM sehingga dilakukan amandemen kontrektor dari luar agar perusahaan lokal belajar dengan perusahaan dari luar guna mengelola proyek dengan harapan bisa  mampu berdiri sendiri.

“Sebenarnya bukan dibatasi, kalau kita batasi saja tapi Sdhmnya bagaimana?, sedangkan pekerjaan di daerah Papua dipenuhi dengan geografisnya yang sangat sulit seperti di daerah pegunungan. Kita harus memiliki tekhnologi sedangkan kita belum punya,” katanya.

Oleh karena itu, perusahaan dari luar bisa mendongkrak perusahaan asli lokal. Hanya saja,  pihak LPJK memfasilitasi dengan melakukan pelatihan baik tenaga ahli, maupun tenaga terampil melalui asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan.

“Misalnya pengguna operator alat berat memberikan pelatihan bagi pengusaha lokal. Pelatihannya dilakukan di Balai V Kementrian PU Kotaraja. Ini dilakukan agar tidak menyeewa orang dari luar. Usati latihan mereka akan memiliki sertifikat untuk menggunakan eksafator, menggunakan lowder,” pungkasnya. (Fani)

JAYAPURA [PAPOS] –Komunitas Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe membubarkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Papua, lantaran dianggap sarat terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Radia Alberto Wanggai mengaku pengusaha OAP telah mengikuti aturan yang tertuang dalam Kepres maupun Permen. Namun, lelang proyek kerap dimenangkan oleh pengusaha bukan asli Papua.

Bahkan, Direktur Utama PT. Urampi Indah Pratama ini memandang pihak LPSE tak pernah memihak pengusaha OAP. “Kami sudah ikut data pelelangan, tapi kami tetap tidak dapat proyek. Baiknya, gubernur membubarkan LPSE, karena sangat berbahaya, bisa jadi masalah kedepan,”kata Radia dalam keterangan persnya di Jayapura, Rabu (11/5) kemarin.

Pihaknya berencana akan membawa masalah ini ranaha hukum dengan mengadukan pihak LPSE ke KPK. Komunitas Pengusaha OAP mengklaim telah mengantongi data kuat terkait dugaan KKN, mulai dari pelelangan hingga dugaan penyuapan kepada pihak LPSE.

“Misalnya perusahaan yang tidak benar, tapi dimenangkan yang diselenggarakan LPSE Provinsi,” beber Radia.

Di tempat yang sama, Gustaf Fonataba memandang Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang dikeluarkan Presiden Jokowi dan mengacau pada Perpres 84, selama ini tidak berjalan dengan baik. Demikian juga LPSE tidak berjalan maksimal, dikarenakan telah dikendalikan Pokja instansi masing-masing.

Gustaf merasa pengusaha OAP telah dipermainkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Jadi kalau dibilang tender transparan, itu tidak benar. Kami tidak perlu mengemis, karena ada Otsus di tanah Papua, dan Perpres perlu ditinjau kembali oleh Presiden,”tegasnya.

Max R.F Krey selaku Sekretaris Umum Gapensi Papua menyebutkan, desakan ini salah satu bentuk kekesalan pengusaha OAP, karena keperpihakan Pemerintah Papua terhadap masyarakat OAP tidak pernah ada, selama belasan tahun.

Padahal, sambungnya, gubernur maupun wakil gubernur telah diduduki oleh OAP. Demikian juga para kepala dinas hampir 80 persen OAP. “Kami tidak tahu, apa yang harus dibilang dengan UU Otsus. Jujur kami kalah dengan pengusaha non Papua, tapi kenapa tidak ada keperpihakan,” katanya.

Max juga menilai LSPE Provinsi Papua belum professional, karena belum memiliki tenaga ahli. Ia pun menyatakan akan membawa masalah ini ke Presiden Jokowi.

“Di Papua ini tempat orang korupsi tertinggi, baik birokrasi maupun teman-teman pengusaha sendiri. KPK harus turun,” tuturnya.

Kekecewaan terhadap pihak LPSE juga disampaikan Willem Sroyer dan dua pengusaha OAP lainnya Daniel Toto serta Epson Rudamaga. Pihaknya pun menyatakan sepakat akan membawa masalah LPSE ke Jakarta.

“ Di Papua ini banyak pengusaha abadi artinya dipelihara oleh oknum pejabat, mulai dari proyek APBD hingga APBN. Sampai 2016, pengusaha OAP yang punya kemampuan tidak pernah dilibatkan,” ungkap keduanya.[ful]

Terakhir diperbarui pada Rabu, 11 Mei 2016 23:24

Skip to toolbar