Suku Amungme-Komoro Tolak Kesepakatan Pemerintah-Freeport

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro di Papua yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) menyatakan tidak mengakui kesepakatan Pemerintah dan Freeport yang baru-baru ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan. Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro mengatakan sampai saat ini suku Amungme dan...

Bisakah Asas “Kesucian Kontrak (Freeport) Diabaikan?

RedaksiOnline – Setiap berbenturan kepentingan dengan pemerintah Indonesia, Freeport selalu menjadikan Kontrak Karya (KK) sebagai tameng. Hormatilah kesucian kontrak, begitu yang sering diteriakkan oleh bos-bos Freeport. Asas “kesucian kontrak” (sanctity of contract), yang mewajibkan pihak-pihak yang membuat kontrak untuk mematuhi isi kontrak hingga kontrak itu berakhir, seolah menjadi hukum...

Rizal Ramli Cerita tentang Organisasi Diskriminasi yang Dialami Rakyat Dekat Freeport

MINGGU, 13 DESEMBER 2015 , 17:50:00 WIB, LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE RMOL. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, DR. Rizal Ramli punya cerita tentang sikap diskriminatif PT. Freeport Indonesia. Cerita ini didapatkan Rizal dari dua tokoh Papua beberapa hari lalu. Salah seorang dari mereka pernah bekerja di PT. Freeport Indonesia di Papua. Pada suatu hari, ada salah satu anggota keluarganya...

Inilah Petikan Wawancara Sudirman Said Terkait Perpanjangan Kontrak PT. Freeport Indonesia

JAKARTA – Lahir di Brebes, Jawa Tengah, 16 April 1963, Sudirman Said sebelumnya adalah pendiri dan ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia, staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Pindad. Benarkah Sudirman Said berpihak pada Amerika Serikat dalam urusan Freeport? Mengapa Sudirman ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport? Apa alasan Menteri ESDM ini...

Freeport Kapitalis, Tak Menghargai HAM, dan Memperbudak OAP

Author : Arjuna Pademme, October 16, 2015 at 18:18:23 WP Jayapura, Jubi – Polemik perpanjangan kontrak karya Freeport, tambang emas dan tembaga milik Amerika yang beroperasi di Mimika, Papua yang kini hangat dibicarakan ditanggapi pihak DPR Papua. Anggota DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM Laurenzus Kadepa mengatakan, Freeport adalah perusahaan kapitalis, tak mengharai HAM dan...

Saatnya Divestasi Saham Freepot Diberikan Bagi Tanah Papua

Senin, 28 September 2015 06:31 Willem Wandik : Divestasi Saham Berarti Mengembalikan Kepemilikan Gunung Emas ke Rakyat Papua JAYAPURA – Divestasi Saham memiliki makna yang cukup mendalam bagi keberlangsung hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri, yang mana divestasi saham adalah menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai pemilik sah umber daya pertambangan...

Komisi IV DPRP Dukung Penghentian Ekspor Freeport

Kamis, 22 Januari 2015 07:21, BintangPAPUA>com JAYAPURA – Ancaman pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia lantaran belum adanya kemajuan dalam pembangunan pengelolaan dan pemurnian dalam perusahaan asal Amerika Serikat, mendapat dukungan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua. Komisi IV menyatakan mendukung penuh sikap pemerintah tersebut. “Kami...
Skip to toolbar