Papua masih punya hak tagih pajak PT Freeport

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Papua, Anthon Raharusun - Jubi/Alex
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Papua, Anthon Raharusun – Jubi/Alex Jayapura, Jubi –  Pemerintah Provinsi Papua dinilai masih punya hak menagih tunggakan pajak air permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia sebesar Rp5,6 triliun yang belum dibayar sejak tahun 2011 hingga 2016. Tagihan itu masih menjadi hak pemerintah provinsi Papua meski Mahkamah Agung...

Pemprov dan tiga kementrian tandatangani kesepakatan 10 persen saham Freeport

Penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2018) antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) - Jubi/Bregas M. Dewanto
Penandatanganan perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen, di Jakarta, Jumat (12/1/2018) antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) – Jubi/Bregas M. Dewanto Jakarta, Jubi – Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Alumunium...

Legislator Papua sebut jika mendulang di area PTFI bayar Rp2 juta

Ilustrasi Kampung Banti, salah satu Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang selama ini menjadi salah satu area pendulangan - Jubi. Dok
Ilustrasi Kampung Banti, salah satu Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua yang selama ini menjadi salah satu area pendulangan – Jubi. Dok Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari daerah pemilihan Mimika dan kabupaten sekitarnya, Wilhelmus Pigia mengatakan, informasi yang ia peroleh, selama ini setiap warga yang ingin melakukan aktivitas pendulangan di area tambang PT Freeport Indonesia...

Potensi kehilangan penerimaan dari Freeport capai 6 Triliun

Aktivitas di pertambangan Freeport Indonesia - katadata.co.id
Aktivitas di pertambangan Freeport Indonesia – katadata.co.id Jakarta, Jubi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta dolar AS atau Rp6,02 triliun (asumsi kurs Rp13.500 per dolar AS). Auditor Utama IV BPK Saiful Anwar Nasution mengatakan,...

Kadin Minta Presiden Jokowi Bangun Smelter Freeport di Papua

GATRAnews  –  Monday, 04 September 2017 13:52 Jakarta, GATRAnews – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Sebab itu, dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sebaiknya mendorong pembangunan smelter di Papua. “Posisi pemerintah sangat kuat dan getol...

Kadin KTI Dukung Pembangunan Smelter Freeport di Papua

Bisnis.com,JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur (KTI) menilai posisi pemerintah dalam lobi-lobi pengambilalihan PT Freeport Indonesia sangat kuat. Wakil Ketua Umum Kadin wilayah KTI Andi Rukman Karumpa mengatakan dengan menguasai mayoritas saham PT Freeport, pemerintah sudah tepat untuk mendorong pembangunan smelter di Papua. “Posisi pemerintah sangat kuat dan getol...

Suku Amungme-Komoro Tolak Kesepakatan Pemerintah-Freeport

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro di Papua yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) menyatakan tidak mengakui kesepakatan Pemerintah dan Freeport yang baru-baru ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan. Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro mengatakan sampai saat ini suku Amungme dan...

Bisakah Asas “Kesucian Kontrak (Freeport) Diabaikan?

RedaksiOnline – Setiap berbenturan kepentingan dengan pemerintah Indonesia, Freeport selalu menjadikan Kontrak Karya (KK) sebagai tameng. Hormatilah kesucian kontrak, begitu yang sering diteriakkan oleh bos-bos Freeport. Asas “kesucian kontrak” (sanctity of contract), yang mewajibkan pihak-pihak yang membuat kontrak untuk mematuhi isi kontrak hingga kontrak itu berakhir, seolah menjadi hukum...

Rizal Ramli Cerita tentang Organisasi Diskriminasi yang Dialami Rakyat Dekat Freeport

MINGGU, 13 DESEMBER 2015 , 17:50:00 WIB, LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE RMOL. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, DR. Rizal Ramli punya cerita tentang sikap diskriminatif PT. Freeport Indonesia. Cerita ini didapatkan Rizal dari dua tokoh Papua beberapa hari lalu. Salah seorang dari mereka pernah bekerja di PT. Freeport Indonesia di Papua. Pada suatu hari, ada salah satu anggota keluarganya...

Inilah Petikan Wawancara Sudirman Said Terkait Perpanjangan Kontrak PT. Freeport Indonesia

JAKARTA – Lahir di Brebes, Jawa Tengah, 16 April 1963, Sudirman Said sebelumnya adalah pendiri dan ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia, staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Pindad. Benarkah Sudirman Said berpihak pada Amerika Serikat dalam urusan Freeport? Mengapa Sudirman ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport? Apa alasan Menteri ESDM ini...
Skip to toolbar