JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro di Papua yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) menyatakan tidak mengakui kesepakatan Pemerintah dan Freeport yang baru-baru ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan.

Kalangan akar rumput suku besar Amungme dan Komoro mengatakan sampai saat ini suku Amungme dan Komoro tidak dilibatkan dalam perundingan tentang masa depan Freeport padahal mereka merupakan pemilik hak ulayat atas tanah tempat dimana operasi Freeport McMoran berada.

Oleh karena itu, MAI menuntut agar Freeport ditutup, dan hasil kekayaan Freeport diaudit. Selanjutnya, Freeport wajib membayar upah dan pesangon pekerja akibat Freeport ditutup.

Selanjutnya, MAI meminta Freeport dan pemerintah bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian alam yang sudah dirusak.

Terakhir, MAI  meminta agar masyarakat adat Papua diberi kesempatan menentukan masa depan pertambangan di tanah mereka.

Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan MAI dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, hari ini (02/04).

Empat Tuntutan Masyarakat Adat Independen

  • 1. Tutup Freeport!
  • 2. Segera audit hasil kekayaan Freeport dan Freeport wajib membayar upah dan pesangon pekerja.
  • 3. Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab mengembalikan segala kerugian alam yang sudah dirusak.
  • 4. Biarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua

 

 

 

 

 

 

 

Mereka yang memberikan pernyataan adalah Ronny Nakinaya, sekretaris MAI dan merupakan perwakilan dari Suku Kamoro. Ia bersama Nicolaus Kanuggok, perwakilan dari suku Kamoro dan Amungme dan merupakan koordinator pemuda MAI serta Adolfina Kuum, tokoh perempuan suku Amungme.

“Kami muncul ketika kami melihat lembaga adat yang dipercaya masyarakat tidak lagi membawa aspirasi masyarakat yang sebenarnya,” kata Ronny.

“MAI datang dari masyarakat akar rumput dari dua suku, Amungme dan Komoro bersama dengan partisipasi teman-teman dari luar, di luar dua suku ini,” kata dia.

Dalam pernyataan resminya, MAI menyatakan situasi konflik antara pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia saat ini berdampak besar pada dunia, Indonesia, Papua dan khususnya kabupaten Mimika.

Konflik tersebut memicu banyak persepsi dan kepentingan di kalangan elit nasional mau pun elit Papua sendiri.

“Mereka tidak berbicara persoalan yang terjadi dan yang dirasakan oleh masyarakat akar rumput  yang mengalami dampak langsung dari keberadaan PT Freeport di Timika,” bunyi pernyataan MAI.

Lebih jauh, MAI mengatakan semenjak masuknya PT Freeport di Timika yang mendapat legalitas melalui UU Penanaman Modal Asing pertama tahun 1967, pemerintah tidak pernah melibatkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat dan dua suku besar Amungme dan Komoro.

“Ketika kesadaran masyarakat adat muncul dengan melakukan aksi masyarakat pada tahun 1996 di TImika yang mengorbankan nyawa manusia dan materi, barulah PT Freeport mengeluarkan program CSR yang disebut Dana 1 persen. Namun dana itu diberikan tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat pemilik ulayat melainkan membuat konflik internal di kalangan masyarakat akar rumput dan elit,” demikian pernyataan MAI.

Kamis lalu dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan PT Freeport Indonesia setuju akan melakukan penawaran saham (divestasi) 51 persen kepada pemerintah.

Ia juga mengatakan Freeport telah menyetujui mengubah perjanjian antara RI dan Freeport dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sebelumnya, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, mengatakan dalam perjanjian dengan Freeport, Pemda dan masyarakat Papua akan mendapat 5 persen saham hasil divestasi, dalam bentuk dividen.

MAI menolak kesepakatan itu karena menganggap ia tidak dibicarakan dengan melibatkan rakyat Papua.

“Yang kami lihat selama ini belum melibatkan rakyat Amungme. Baru kompromi pemerintah lokal dengan pemerintah, tetapi tidak melibatkan akar rumput di bawah. Ini yang menyebabkan akar rumput bergerak di bawah,” kata dia.

Oleh karena itu pula, mereka mendesak agar operasi PT Freeport dihentikan. Selanjutnya kekayaan Freeport diaudit untuk mengetahui seberapa besar hasil dari pertambangan tersebut dan selanjutnya menentukan kewajiban Freeport.

Tahap selanjutnya, menurut MAI, adalah perundingan tripartit antara Pemerintah RI, Freeport dan masyarakat adat Papua.

“Harapan kami dari masyarakat akar rumput, ketika ada proses tripartit itu, kami dilibatkan dalam membuat aturan hukum. Tidak seperti di masa lalu yang pahit, ketika merumuskan Kontrak Karya, kami sama sekali tidak dilibatkan,” kata Nicolaus Kanuggok.

Sementara itu Adolfina Kuum mengatakan sudah saatnya pemerintah berhenti untuk melakukan pembangunan yang bersifat formalitas tanpa terjun ke bawah mendapatkan kenyataan di akar rumput.

Ia juga mengeritik dana CSR Freeport yang selama ini menurut dia tidak dinikmati oleh masyarakat bawah. “Itu yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah, kita tidak tahu anak siapa,” kata  Adolfina.

“Pembangunan itu dinikmati siapa. Pemerintah harus lihat, apakah cuma laporan saja. Jangan hanya percaya pada laporan-laporan di atas kertas,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

RedaksiOnline – Setiap berbenturan kepentingan dengan pemerintah Indonesia, Freeport selalu menjadikan Kontrak Karya (KK) sebagai tameng. Hormatilah kesucian kontrak, begitu yang sering diteriakkan oleh bos-bos Freeport.

Asas “kesucian kontrak” (sanctity of contract), yang mewajibkan pihak-pihak yang membuat kontrak untuk mematuhi isi kontrak hingga kontrak itu berakhir, seolah menjadi hukum sakral yang tidak bisa disentuh.

Masalahnya, KK mendudukkan kedua subjek, yakni korporasi dan negara, sama-sama sebagai subjek hukum perdata yang sejajar. Akibatnya, KK membelenggu kewenangan/fungsi negara sebagai badan politik publik dalam membuat peraturan/undang-undang guna melindungi kepentingan nasionalnya.

Itu yang terjadi pada Indonesia. Berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, diabaikan oleh Freeport dengan berlindung pada asas “kesucian kontrak”. Salah satunya: UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Pertanyaannya sekarang, bisakah kesucian kontrak diabaikan?

Saya kira, sebuah kontrak bisa dianggap suci kalau diteken dalam kondisi: (a) salah satu pihak di bawah tekanan/paksaan, (b) salah satu pihak tidak cakap, (c) klausul perjanjian merugikan salah satu pihak, dan (d) membawa dampak buruk bagi salah satu pihak.

Sekarang kita lihat dalam kasus KK Freeport. Pertama, KK diteken dalam periode transisi politik. Di sini ada banyak masalah: Satu, Papua, tempat konsesi Freeport, belum resmi masuk ke dalam NKRI. Sebab, Pepera—proses penentuan pendapat rakyat Papua—baru berlangsung tahun 1969. Itupun banyak tuduhan kecurangan. Dua, Soeharto, orang yang mewakili pemerintah Indonesia, bukan pejabat resmi Presiden RI. Soeharto baru diangkat resmi sebagai Presiden pada 27 Maret 1968. Itupun Soeharto ditunjuk sebagai presiden bukan melalui mekanisme politik demokratis, yakni pemilu, melainkan kudeta merangkak.

Kedua, pemerintah Indonesia saat itu berada di bawah tekanan. Denise Leith, penulis buku “The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia”, menulis: “ketika Freeport memulai negosiasi dengan rezim militer di Jakarta tahun 1967 untuk tambang tembaga di Papua Barat, perusahaan transnasional Amerika dengan koneksi politik dengan orang-orang penting, sangat kuat dalam proses negosiasi, yang memungkinkannya mendikte persyaratan kontrak.”
Di bagian lain, Leith juga menulis: “Forbes Wilson—bos Freeport Sulphur Company saat itu—percaya bahwa Jakarta mungkin di bawah tekanan politik Amerika Serikat untuk menerima kontrak Freeport.”

Karena di bawah tekanan, banyak klausul kontrak itu yang sangat menguntungkan Freeport. Seperti dicatat Leith, Freeport dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun. Tidak ada sepeser saham pun untuk pemerintah Indonesia; tidak ada kewajiban ganti rugi atas lahan masyarakat asli Papua–terutama suku Amungme dan Kamoro–yang dirampas; dan tidak ada kewajiban perlindungan ekologi.

Ketiga, rezim Soeharto, yang meneken KK pertama (1967) dan KK kedua (1991), adalah rezim yang korup, nepotis, dan kolutif. Saya kira, pengadilan mana pun di dunia, sepanjang masih percaya pada keadilan dan kebenaran, tidak akan membenarkan kontrak yang diteken oleh rezim militer yang korup.

Keempat, KK yang diteken oleh rezim Orde Baru itu mewariskan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis bagi bangsa Indonesia saat ini, terutama rakyat di Papua.

Selama hampir setengah abad, Indonesia nyaris tidak mendapat penerimaan yang semestinya dari bisnis Freeport di Papua. Setiap ada gangguan terhadap Freeport, pemerintah Indonesia menjawabnya dengan operasi militer. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM di Papua.

Selain itu, kerusakan ekologis akibat operasi Freeport juga tidak sedikit. Tiga sungai besar di wilayah operasi Freeport, yaitu Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, tercemar berat. Temuan JATAM menyebutkan, limbah (tailing) yang dibuang Freeport ke tiga sungai itu mencapai 1,187 miliar ton. Pencemaran itu bahkan sudah sampai ke laut Arafuru.

Jadi, dari uraian-uraian di atas, masihkah kita menganggap KK Freeport itu suci? Masihkah kita mau kedaulatan nasional kita dicekik oleh Freeport dengan mengatasnamakan penghargaan atas “kesucian kontrak”?

Saya kira, bangsa yang berdaulat akan menjawab: Tidak!

Rudi Hartono

MINGGU, 13 DESEMBER 2015 , 17:50:00 WIB, LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

RMOL. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, DR. Rizal Ramli punya cerita tentang sikap diskriminatif PT. Freeport Indonesia. Cerita ini didapatkan Rizal dari dua tokoh Papua beberapa hari lalu.

Salah seorang dari mereka pernah bekerja di PT. Freeport Indonesia di Papua. Pada suatu hari, ada salah satu anggota keluarganya yang menitipkan untuk membeli bahan makanan di minimarket yang letaknya ada di dalam Freeport.

“Datang lah pegawai Freeport itu ke minimarket. Beli gula, beras dan kopi. Tapi pas bayar, emosi dia. Karena kasirnya bilang duit yang dipakai buat membayar belanjaannya itu lusuh. Kata kasirnya itu pasti duit orang kampung,” kata Rizal saat ditemui usai berdialog dengan blogger bertema “Indonesia Mental Juara” di Gandaria City, Jakarta, Minggu (13/12).

Karena emosi, pegawai Freeport itu pun melempar gula, beras dan kopi itu sampai terurai berantakan. Setelah diamankan petugas, pegawai Freeport itu pun dipecat dari perusahaan milik James Moffett itu.

“Sekarang pegawai yang merupakan ibu-ibu itu jadi dosen di Universitas Cenderawasih Papua. Ini lah contohnya Freeport lakukan diskriminasi di Papua,” demikian Rizal. [rus]

JAKARTA – Lahir di Brebes, Jawa Tengah, 16 April 1963, Sudirman Said sebelumnya adalah pendiri dan ketua Badan Pelaksana Masyarakat Transparansi Indonesia, staf ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dan Direktur Utama PT Pindad.

Benarkah Sudirman Said berpihak pada Amerika Serikat dalam urusan Freeport? Mengapa Sudirman ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport? Apa alasan Menteri ESDM ini membubarkan Petral?

Dalam acara “Satu Meja” yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (3/11) lalu, kepada Budiman Tanuredjo, host acara yang juga Pemimpin Redaksi Harian Kompas, yang mewawancarainya, Sudirman Said blakblakan menyampaikan urusan perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang dinilai sudah diluar kewajaran.

Berikut petikannya:

Budiman Tanuredjo (Budiman):Anda dituding sebagai menteri keblinger karena terkesan ngotot memperpanjang kontrak PT Freeport, yang sebenarnya belum saatnya. Mengapa?

Sudirman Said (Sudirman):Saya kira kalau ada menteri yang memperpanjang, keblinger betulan. Karena saya tidak memperpanjang, bukan saya yang keblinger. Yang keblinger adalah orang yang bicara tanpa fakta, tanpa melihat dulu persoalannya, berteriak kiri kanan merusak situasi.

Jadi, saya santai saja menghadapi itu karena seperti yang dibaca di surat bahwa tidak ada keputusan perpanjangan kontrak, yang melanggar hukum, tidak ada beban saya adalah yang disebut sebagai keblinger itu.

Pengambilalihan PT Freeport bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan sumber daya negara yang tidak kecil, termasuk kemampuan biaya yang nilainya fantastis.

Di Freeport, saat ini terdapat sekitar 32.000 pekerja Indonesia. Selain itu, 92 persen PDB Kabupaten Timika datang dari Freeport dan 34 persen PDB Provinsi Papua juga dari Freeport. Setiap tahun 1,9 miliar dollar AS bisnis Freeport jatuh ke pebisnis Indonesia.

Jadi, ini tak ada kaitan dengan tekanan Amerika Serikat dan sogok-menyogok. Menurut saya, orang-orang berkata begitu, cerminan dari pikirannya sendiri. Mereka mengambil keputusan dengan cara menyogok.

Kesan bahwa saya ngotot itu hanya penafsiran. Dalam menangani setiap masalah, saya berusaha sungguh-sungguh dan itu memang karakter saya dalam bekerja. Apakah dalam urusan Freeport, urusan Petral, urusan kilang, kesungguhan saya sama.

Semua harus total karena saya menjalankan amanah. Saya tidak punya beban apa pun. Sejarah akan membuktikan apakah keputusan itu benar atau tidak.

Budiman:Ini, kan, berawal pertemuan James R Moffett (Chairman Freeport) di Istana Presiden pada 6 Oktober. Mas Dirman hadir di situ?

SudirmanSebenarnya itu hanya puncak. Sebelumnya sudah ada surat-menyurat, ada dialog. Moffett sebenarnya bertemu Presiden untuk kedua kalinya. Yang pertama pada bulan Mei dan yang kedua kemarin menjelang keputusan. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh tiga orang, Presiden, James Moffett, dan saya selaku Menteri ESDM.

Pertemuan itu boleh dibilang hanya memberikan satu usulan, satu kepastian bahwa pemerintah bermaksud memperpanjang (kontrak), tetapi undang-undangnya belum memungkinkan. Karena itu, silakan dicari jalan keluar yang logikanya sederhana saja.

Indonesia sedang mengundang begitu banyak investor. Mengapa kita tidak mempertahankan investasi sedang berjalan, yang selama ini sudah memberikan keuntungan ekonomi? Bahwa ada aspek-aspek lain di luar, misalnya aspek hukum tadi, kita kelola,

Arahan Presiden sangat jelas bahwa secara strategi investasi, kita menginginkan investasi. Investasi siapa pun dan apa pun harus kita jaga supaya berlanjut. Freeport salah satunya. Jadi tidak ada perlakuan khas atau perlakuan istimewa sedikit pun terhadap Freeport.

Budiman:Apa persisnya arahan Presiden?

Sudirman:Yang saya dengar dari Presiden, lebih kurangnya begini, “Pak James Moffett, Anda tahu Indonesia sedang membutuhkan investasi. Anda juga sudah percaya bahwa Indonesia akan mencari jalan bagaimana Freeport dapat meneruskan investasi di sini. Tetapi, Anda harap tahu bahwa hukumnya belum memungkinkan”.

Presiden juga menegur Moffett mengapa dia harus berkeliling ke banyak pihak padahal (hasilnya) belum tentu relevan dengan keputusan itu. Kalau memang Freeport mau berinvestasi, silakan berurusan dengan menteri dan nanti kami putuskan. Demikian kira-kira arahan Presiden kepada James Moffett.

Saya kira konsisten dengan apa yang saya katakan bulan November tahun lalu. Saya katakan kepada Pak Moffett, “Anda datang ke sini, teman Anda banyak, dan teman Anda orang-orang berpengaruh, tetapi jangan pernah menggunakan pengaruh itu untuk menekan saya. Karena tak akan mempan. Saya akan bekerja independen, dengan apa yang saya punya, dan data-data yang saya miliki. Jadi, Anda gunakan siapa pun tak akan berpengaruh. Yang akan saya dengar adalah atasan saya.”

Budiman:(James Moffett) berkeliling ke siapa saja?

Sudirman:Saya tidak etis menyebutkan satu per satu, tetapi orang-orang yang secara politik punya pengaruh. Dan, di masa lalu memang begitu.

Modusnya, sesuatu yang dibicarakan, menggunakan political pressure sehingga kadang-kadang menteri ataupun dirjen di ESDM itu memutuskan sesudah mengadministrasikan keputusan, bukan mengambil keputusan.

Budiman:Bentuk tekanan politik yang dialami seperti apa?

Sudirman:Saya kira semuanya tahu bahwa Freeport adalah usaha yang sangat besar dan 1,9 miliar dollar AS itu spending yang standar setiap tahun yang mesti dibagi, dikeluarkan. Itu artinya ada uang yang lumayan besar. Para pihak yang selama ini berkepentingan dengan keberadaan Freeport sudah pasti berusaha mendapatkannya, itu yang paling minimal.

Tetapi, di luar itu kita punya cerita reputasi Freeport itu sangat panjang. Bahkan, kami lihat kontrak-kontrak yang sekarang ada di tangan, yang sekarang menjadi beban pemerintah.

Itu menjadi sangat menarik. Karena misalnya bagaimana mungkin ada pasal yang menyebutkan Freeport bisa meminta perpanjangan kapan saja dan pemerintah tidak bisa menunda apabila tidak ada hal-hal yang tidak masuk akal.

Dalam wawancara Budiman Tanuredjo dengan Presiden Joko Widodo terkait satu tahun pemerintahan, Presiden menegaskan, “Jika kita menguasai produksi (Freeport), tetapi bagaimana dengan pemasarannya dengan jutaan ton? Apakah kita punya kemampuan? Jaringan kita? Membuat jaringan marketing seperti itu tidak gampang. Royalti untuk pemerintah harus meningkat dan pada posisi wajar. Hitung-hitungannya belum diberikan kementerian. Tetapi, jangan kita diatur-atur. Kita yang harus mengatur.”

Budiman:Freeport beroperasi sejak 1967. Siapa yang banyak mendapatkan rezeki dari Freeport yang selama 48 tahun masih bercokol di Indonesia?

Sudirman:Lihat normanya dulu. Normanya kan (dari) setiap usaha itu yang mendapat benefit pertama-tama adalah masyarakat sekitar. Sebab, di sana ada lapangan kerja, ada bisnis ikutan, ada pajak, ada industri, dan macam-macam.

Lalu, orang bicara berapa yang dikeruk pihak Amerika. Itu, kan, konsekuensi dari perjanjian apa pun. Makin kuat kita menulis perjanjian dengan pihak kontraktor dan developer, Indonesia makin mendapatkan banyak. Tetapi, kan, situasi sekarang itu merupakan hasil kontrak yang dibuat di masa lalu.

Tugas kita adalah bagaimana meluruskan atau memaksimalkan benefit ke depan. Karena itu, proses negosiasi diatur untuk mendapatkan benefit. Misalnya kita ingin sebagian wilayah dilepas dan kita mendapatkan itu.

Dari 200.000 hektar, sebanyak 120.000 hektar kita ambil alih kembali. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan konten lokal. Kita ingin setiap tahun konten lokalnya naik.

Budiman:Sekarang posisinya bagaimana?

Sudirman:Sekarang sudah 70 persen dan kalau jasa lebih tinggi. Akan tetapi, kita ingin (itu) semakin ditingkatkan. Dalam keadaan normal, di mana produksinya semakin meningkat, di masa lalu kita bisa mendapatkan Rp 12 triliun setahun, dari pajak, royalti, dan lainnya. Sekarang (nilainya) mungkin separuh akibat produksi turun dan harga juga turun.

Ke depan, Menteri Keuangan memberikan suatu panduan: harus lebih tinggi dari selama ini diterima sebelumnya. Lalu, benefit yang sifatnya infrastruktur, seperti pengelolaan bandara, infrastruktur segala macam, itu juga.

Yang di luar normal adalah yang disebut pemburu rente. Soal pemburu rente itu, saya sudah berdialog dengan Pak Moffett. “Saya bilang, Anda tidak bisa lagi terus-menerus berkeliling.” Moffett akhirnya bercerita pengalaman-pengalamannya di masa lalu tentang menteri anu minta apa. Ada yang meminta saham kosong meskipun tidak selalu diberi, tapi percobaan itu ada.

Dan, sekarang yang terjadi, Freeport dihubungi beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa, sangat punya pengaruh, dan mengatakan “Hanya kami yang bisa menyelesaikan,” tetapi mereka menjual nama presiden, seolah-olah presiden minta saham kosong. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu.

Budiman:Kok seberani itu? Dari partai politik yang berkuasa atau…

Sudirman:Saya tidak bisa menyebut, tetapi orang itu dikenal. Dan, saya berani mengatakan karena terjadi dua kali diskusi dan (dia/mereka) dua kali konsisten mengatakan, “Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham.” Mereka bahkan meminta proyek pembangkit listrik di Timika, meminta saham kosong, dan dengan itulah mereka menjanjikan itu bisa di-settle.

Saya bersyukur karena proses ini tidak terjadi sehingga Indonesia tidak dipermalukan. Dan, akhirnya proses ini melalui jalur yang normal di mana sektor menjadi pengambil keputusan dan Presiden memutuskan sendiri tanpa harus melalui deal semacam itu.

Budiman:Si politisi itu datang sendiri ke James Moffett?

Sudirman:(Dia) memanggil pihak Freeport Indonesia. Tetapi, pesan itu sampai pada (Freeport) internasional. Dan, sesekali Pak Moffett jalan ke sini. Jadi, mereka berinteraksi juga.

Budiman:Kok politisi itu punya akses sampai bisa tembus pada Freeport Indonesia?

Sudirman:Saya kira, secara psikologi, Freeport yang sedang membutuhkan kepastian, begitu dipanggil siapa pun yang merasa bisa berpengaruh, pasti akan langsung merespons. Dan, sejarahnya selalu begitu.

Sejarahnya adalah betapa banyak tangan-tangan yang terlibat dan keputusan itu tidak dibuat secara independen, tetapi melalui proses politik yang tidak transparan. Ini yang saya coba luruskan, bahwa proses keputusan, ya, begini. Tak ada dealing-dealing di baliknya. Itu yang membuat spekulasi besar. Kalau sampai keluar surat seperti itu, pasti di baliknya ada sesuatu.

Budiman:Ketika Mas Dirman melaporkan bahwa ada politisi yang cukup berpengaruh dan bertemu dengan Freeport Indonesia dan meminta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden, apa reaksi yang muncul dari Presiden dan Wakil Presiden?

Sudirman:Keduanya sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, “Ora sudi”. Ora sudi, kan, ungkapan Jawa yang sangat dalam. “Enak saja,” dalam bahasa kita.

Begitupun Wakil Presiden. “Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,” kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga. Saya kira karena keduanya betul-betul menjaga kelurusan, tugas kami sebagai pelaksana menjadi lebih enteng.

Budiman:Lalu, bagaimana reaksi Freeport itu sendiri ketika ada permintaan dari politisi?

Sudirman:Sejak November 2014, saya sudah wanti-wanti Freeport, “Silakan Anda berhubungan dengan siapa pun, tetapi setiap kali bertemu dan ada diskusi apa pun, saya dilapori supaya saya bisa menjaga proses ini dari intervensi.” Freeport menceritakan kepada saya, siapa minta apa. Saya tahu semua, termasuk hal-hal yang di masa lalu terjadi.

Budiman:Siapa minta apa? Masing-masing yang meminta itu sudah ada datanya semua?

Sudirman:Sebagai suatu diskusi, iya.

Budiman:Kalau kita lihat landasan konstitusional Pasal 33, bumi dan air dikuasai negara, realitas sosiologis bahwa bisnis sampingan Freeport dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasional. Soal sumber daya manusia di Freeport, sebenarnya banyak sekali tenaga kerja Indonesia dibandingkan ekspat. Mengapa Anda tidak berpikir untuk mengambil alih Freeport sehingga Indonesia mengontrol penuh? Apa untung ruginya?

Sudirman:Ini sebenarnya cara bijak kita menafsirkan “dikuasai negara” itu seperti apa? Saya berpendapat, belum tentu lho kontrol saham itu diterjemahkan dengan “penguasaan”. Karena “dikuasai” itu menurut saya value creation. Seberapa besar nilai yang bisa diterima Indonesia.

Jadi, sepanjang pekerja orang Indonesia, bisnis yang mendukung bisnis Indonesia, skill yang berkembang dikuasai orang Indonesia, sebetulnya de facto kita menguasai itu.

Pertanyaannya, mengapa tidak dikontrol sepenuhnya? Menurut saya, itu soal waktu. Karena begini, umpamanya sekarang mengikuti jalan pikiran yang sangat simpel, tahun 2021 (Freeport) tutup saja. Artinya, kita perlu tiga tahun untuk membuat aset-aset itu dibersihkan oleh Freeport atau operator lama, dan perlu tiga tahun lagi untuk di-install kembali.

Nah, di bawah tanah itu ada 500 kilometer terowongan, tempat bekerja. Apabila dilepas dengan cara-cara yang tidak terencana, mungkin akan menimbulkan risiko bagi operator berikutnya. Enam tahun itu perekonomian Provinsi Papua dan Kabupaten Timika akan drop. Dan, 30.000 orang akan menganggur. PDB Timika akan habis. Jadi, berpikir emosional dengan di-take-over dengan cara yang tidak bersahabat itu sebenarnya tidak tepat.

Bagaimana caranya? Menurut saya, tahapannya sudah jelas, akan ada divestasi saham 20 persen. Kalau sahamnya pelan-pelan kita kuasai, syukur-syukur bisa dipercepat, lama-lama, kan, manajemennya bisa sama-sama “dikuasai”.

Budiman:Divestasi melalui IPO?

Sudirman:Ada tiga kemungkinan. Pertama, kalau pemerintah mengambil alih, tentu ada evaluasi. Tetapi, kemudian bisa juga lewat penawaran saham perdana kepada publik (IPO).

Sejauh ini kita berpikir IPO itu cara yang baik karena mendinamiskan pasar modal. Tetapi, setelah saham itu kita kuasai dengan secara friendly, transisi akan lebih smooth.

Itulah masa yang kita bisa sebut “mengontrol”. Dan, menurut saya, best practice seperti itu. Tapi, kalau “deal” diputus, mereka diusir, itu tidak bijaksana.

Budiman:Apa keuntungan bagi Papua dengan eksistensi Freeport di sana?

Sudirman:Aliran uang lewat PDB, lewat ekonomi, itu jelas. Dengan segala kritik pada situasi Timika sekarang yang belum juga maju, Anda bisa bayangkan bagaimana Timika dan Papua apabila tanpa operasi perusahaan itu.

Saya kira lalu lintas orang, lalu lintas barang dan jasa, bagaimanapun berpengaruh pada situasi di Timika dan Papua. Dan, sekarang sedang ada pembangunan fasilitas Pekan Olahraga Nasional yang sepenuhnya di-support oleh PT Freeport. [Kompas]

Berita ini diposting di website www.papua.us

Author : Arjuna Pademme, October 16, 2015 at 18:18:23 WP

Jayapura, Jubi – Polemik perpanjangan kontrak karya Freeport, tambang emas dan tembaga milik Amerika yang beroperasi di Mimika, Papua yang kini hangat dibicarakan ditanggapi pihak DPR Papua.

Anggota DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM Laurenzus Kadepa mengatakan, Freeport adalah perusahaan kapitalis, tak mengharai HAM dan memperbudak masyarakat atau Orang Asli Papua (OAP).

Untuk itu kata Kadepa, sebaiknya semua elemen di Papua bersatu dan mendesak Pemerintah Indonesia serta Amerika membicarakan hasil kontrak karya pertama PT. Freeport sejak tahun 1967.

“Jikalau diperpanjang, sebelumnya perlu diluruskan sejarah hadirnya PT. Freeport itu, sebab setelah hadir PT. Freeport melahirkan ribuan pelanggaran HAM di Papua. Freeport sangat tidak peduli soal HAM. Freeport, perusahaan kapitalis di Timika memperbudak orang pribumi pemilik ulayat area pertambangan, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan,” kata Kadepa via pesan singkatnya kepada Jubi, Jumat (16/10/2015).
Menurutnya, manajemen PT. Freeport seakan menganggap wilayah penambangan tambang raksasa itu, tak bertuan, sehingga bertindak sesuka hati. Beberapa suku pemilik ulayat area pertambangan PT. Freeport kini terpinggirkan dan tak merasakan dampak kehadiran tambang emas dan tembaga itu.

“Masa depan anak cucu orang asli Papua sudah dimatikan oleh PT. Freeport. Freeport tutup mata di Timika, cuci tangan di Jakarta dan Amerika. Mereka sama sekali tak memberikan kontribusi yang berarti terhadap masyakat pemilik ulayat,” ucapnya.

Sementara Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, belum ada sesuatu hal luar biasa yang dibuat Freeport di Papua. Dana satu persen yang diberikan ke masyarakat pemilik ulayat tak sebanding dengan kekayaan alam Papua yang dikeruk tambang raksasa itu.

“Orang di Jakarta ribut Freeport. Mereka tak sadar kalau barang itu ada di Papua. Beroperasi di tanah ulayat orang asli Papua. Ada pemilik ulayat, ada pemerintah, kenapa orang pusat yang serakah bicara Freeport. Mereka tak malu dan tak sadar kalau barang itu ada di Papua. Memangnya di Papua ini tak ada manusia lagi ka? Stop serakah. Keserakan jangan menutupi mata mereka,” kata Yunus Wonda. (Arjuna Pademme)

Senin, 28 September 2015 06:31

Willem Wandik : Divestasi Saham Berarti Mengembalikan Kepemilikan Gunung Emas ke Rakyat Papua

JAYAPURA – Divestasi Saham memiliki makna yang cukup mendalam bagi keberlangsung hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri, yang mana divestasi saham adalah menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai pemilik sah umber daya pertambangan yang dikelola oleh Pt. Freeport Indonesia.

Namun jika elit-elit Jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua yang mempunyai cirri khas tersendiri yakni berambut keriting dan berkulit hitam ini

Anggota DPR RI dari Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik mengatakan, Divestasi saham (pengambilalihan sebagian saham) yang dimiliki PT. Freeport Indonesia yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Pusat pada, 14 Oktober 2015 mendatang dengan rencana pelepasan saham tahap pertama sebesar 10,64%) terlihat syarat dengan kepentingan elit-elit Jakarta.

“Pengambilalihan sebagian saham yang dimiliki PT. Freeport Indonesia merupakan momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggungjawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD),” kata Willem Wandik kepada Bintang Papua, pada Minggu (29/9/2015).

Menurutnya, dalam negosiasi yang berproses disepanjang Tahun 2015 ini, terlihat pembicaraan dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dalam menentukan langkah-langkah negosiasi kontrak, termasuk menentukan siapa pihak-pihak yang boleh ikut serta dalam skema besar renegosiasi yang dibahas secara eksklusif oleh para elit-elit Jakarta.

“Monopoli kepentingan negosiasi divestasi saham, benar-benar telah menunjukkan proses pengambilan kebijakan yang bertalian dengan kepentingan investasi besar pengelolaan sumber daya pertambangan di Tanah Papua, dikendalikan secara rapi oleh penguasa Jakarta,” katanya.

Dikatakannya, divestasi saham yang sedang diperjuangkan pada saat ini memiliki arti penting sebagai langkah awal merubah perjalanan sejarah pengelolaan pertambangan PT. Freeport Indonesia yang sebelumnya hanya menempatkan rakyat Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting diwilayah penambangan kaya emas, hanya sebatas “kelas pekerja kasar” yang diberi upah murah, tanpa hak kepemilikan langsung terhadap kekayaan “resources” yang melimpah di tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggung jawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD).

“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk bekerja serius untuk mengembalikan hak rakyat Papua, sebagai pemilik sah pengelolaan sumber daya pertambangan, melalui perjuangan untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia,”

tegas dia.

Menurutnya, dari generasi ke generasi, kaum intelektual dan pemerhati persoalan di Tanah Papua, yang telah berlangsung beberapa decade selama ini telah menyaksikan monopoli kepentingan Jakarta atas pengelolaan sumber daya pertambangan yang dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia.

Dimana hak kepemilikan saham bukanlah hak yang hanya boleh dimonopoli oleh elit-elit Jakarta atau Pemerintah yang bernama Pusat (Jakarta). “Tanah Papua juga merupakan bagian dari republik ini karena kesuksesan pembangunan nasional turut serta dipengaruhi oleh keberhasilan daerah membangun kawasannya masing-masing,” ucapnya.

Lanjut dia, di tanah Papua terdapat Gubernur, Bupati, Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat yang wajib diperkuat dengan pemberian otonomi dalam pengelolaan sumber daya strategis bagi daerahnya masing-masing.

Namun kehadiran mareka bukan malah dimonopoli pengelolaan sumber daya strategis yang dimiliki daerah oleh Pusat, sehingga menjadikan daerah seperti Tanah Papua mengalami ketergantungan fiskal (keuangan) terhadap Pemerintah Pusat secara terus menerus.

Politisi Partai Demokrat itu, menegaskan bahwa dalam pengelolaan fiskal (keuangan) daerah telah diamanatkan oleh Undang- Undang Desentralisasi, skema pemberian otonomi kepada daerah otonom yang dibagi kedalam dua kepentingan utama yaitu pertama pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk memperkuat pembangunan di daerah, dan kedua penguatan kapasitas fiskal (keuangan) daerah agar tidak tergantung secara terus menerus terhadap sumber pendanaan yang berasal dari APBN Pusat.

Untuk itu, Willem Wandik berharap agar penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli bisa dapat membangun kemandirian daerah untuk mengelola secara mandiri terhadap sumber pendapatannya sendiri dan dapat mendanai secara mandiri agenda pembangunan di daerahnya masing-masing. “Ketidakberdayaan pelaksanaan otonomi daerah di Tanah Papua lebih disebabkan monopoli penguasaan aset-aset strategis yang dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Lebih jauh disampaikan Willem Wandik bahwa desentralisasi tidak akan berjalan baik, apabila sumber pendapatan daerah di Tanah Papua turut dibajak oleh mekanisme yang masih mempertahankan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam.

Namun menjadi pertanyaan siapa yang disebut sebagai Pemerintah di negeri ini? Pemerintah di Jakarta atau Pemerintah di Tanah Papua dan siapa sasaran tujuan pengelolaan sumber daya pertambangan yang menguras habis resources yang terdapat di daerah?. “Apakah rakyat yang ada di pusat atau rakyat yang ada di negeri-negeri terpencil di Tanah Papua,” tanyanya.

Ia menandaskan, Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD, adalah simbol negara kesatuan Republik yang berada di Tanah Papua. “Mereka adalah penyelenggara negara di daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sambung Willem, jika Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD seabgai representasi negara yang diakui oleh sistem ketatanegaraan nasional, mengapa negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia, hanya melibatkan segelintir elit-elit Jakarta sebagai penentu kebijakan pengambil-alihan saham milik PT. Freeport Indonesia.

Padahal, kata dia, melalui Pemerintah Daerah di Tanah Papua (simbol negara kesatuan Republik di daerah) telah berulang kali meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

Kata dia, Pemerintah Daerah di Tanah Papua selalu dijadikan sebagai simbol negara kesatuan Republik di daerah, sehingga kali sudah saatnya meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

“Rakyat di Tanah Papua tidak lagi ingin secara terus menerus dijadikan sebagai buruh pekerja di wilayah penambangan PT. Freeport Indonesia. Kini sudah saatnya diberikan kepada rakyat Papua selaku kepemilikan lahan, kawasan hutan, gunung, lembah,” tukas Willem.

Willem kembali menegaskan, bahwa jika elit-elit jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua. “Hak Tanah Papua untuk memiliki saham PT. Freeport Indonesia adalah hak yang juga diakui oleh konstitusi sehingga tidak ada yang salah dengan konstitusi negara ini,” tutupnya. (Loy/don/l03/par)

Kamis, 22 Januari 2015 07:21, BintangPAPUA>com

JAYAPURA – Ancaman pemerintah pusat untuk menghentikan ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia lantaran belum adanya kemajuan dalam pembangunan pengelolaan dan pemurnian dalam perusahaan asal Amerika Serikat, mendapat dukungan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR) Papua. Komisi IV menyatakan mendukung penuh sikap pemerintah tersebut.

“Kami dari Komisi IV DPR Papua sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Menteri SDM jika membekukan izin PT Freeport Indonesia. Sebab manajemen PT Freeport Indonesia tidak menunjukan kesungguhannya membangun pabrik Smelter di tanah Papua,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Markus Dawir kepada Bintang Papua, melalui telephone selulernya.

Ia menyatakan, selama ini Freeport Indonesia tidak setuju apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan juga Pemeirntah Provinsi Papua. “Seharusnya manajemen Freeport Indonesia tunduk kepada pemerintah Indonesia bukan tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat,” katanya.

Boy mengungkapkan, salah satu contoh besar yang tidak di gubris oleh manajemen PT Freeport Indinesia adalah pembangunan semelter yang selama ini diminta untuk harus dibangun di Papua, untuk lebih meningkatkan pembangunan SDM dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Apalagi lanjut dia, Pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan penuh kepada PT Freeport Indonesia untuk memberikan Izin Ekspor melalui penandatangan MoU pada tahun 2014 lalu. Namun kenyataannya kepercayaan yang dilakukan tidak mampu melakukan pembangun smelter.

“Sebenarnya di awal tahun 2015 ini sudah ada eksen dari PT Freeport Indonesia. Dia harusnya sudah mulai melakukan pembangunan jika punya niat baik untuk membangun Semter di Papua. Tapi buktinya sampai saat ini tidak ada,” katanya.

Dikatakannya, Perusahaan Freeport Indonesia yang sudah sekian tahun dikelolah sangat tidak rugi jika Izin dihentikan. “Indonesia bakal tidak rugi jika dihentikan. Biar perusahaan itu dikelolah Pemerintah Indonesia sendiri. Jadi, apa yang disampaikan Menteri SDM kami sangat mendukung agar PT Freeport Indonesia taat dan tunduk dengan pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(Loy/don/l03)
Baca 17 kali

Skip to toolbar