Sekda : 10 Persen Saham Freeport Hanya Janji Manis

JAYAPURA,- Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyebut divestasi 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) bagi provinsi tertimur di Indonesia ini, masih sebatas janji manis belaka.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi yang ril terkait pemberian saham bagi Papua. Padahal Pemerintah Indonesia telah sah mencaplok 51 persen saham saah satu perusahaan tambang emas raksasa tersebut, beberapa waktu lalu.
“Terkait divestasi saham Freeport menurut saya baru bersifat retorika dan wacana yang hanya buat kita menjadi termanipulasi dengan pikiran kita atas segala janji dan lain sebagainya. Intinya, 10 persen saham itu seperti apa, pembayarannya bagaimana kami belum mengetahuinya,” terang ia di Jayapura, kemarin.

Hal lain yang menjadi perdebatan saat ini, terkait informasi Freeport yang merugi hingga berimbas pada proses pembagian saham itu. “Ada informasi Papua tidak bisa terima deviden karena Freeport rugi. Saya kita ini merupakan satu pernyataan yag menggelitik dan saya harap gubernur segera undang kita semua lalu duduk bersama membahas masalah ini,” kata ia.

Hery pada kesempatan itu, juga menyoroti kekalahan Pemprov Papua di Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Freeport. Padahal pemerintah provinsi sebelumnya menang gugatan PAP di Mahkamah Konstitusi (MK).

 “Sudah begitu, Freeport pun meminta penambahan 1.000 hektar untuk eksplorasi tambang. Namun untungnya belum mendapat ijin atau rekomendasi gubernur. Sehingga kita harap posisi Papua kedepan bisa lebih diuntungkan, sebab penambangan dilakukan diatas tanah orang bumi cenderawasih,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekda Hery mengaku mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT. Freeport Indonesia, yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka panjang negatif bagi tanah ini.

Dari informasi yang diterimanya, diduga eksplorasi bawah tanah yang dilakukan PTFI dari gunung gresberg Kabupaten Mimika, jaraknya sudah mencapai Kabupaten Puncak, Intan Jaya bahkan Tolikara.

Pihaknya pun mendorong agar dalam waktu dekat bersama dengan pihak terkait dapat melihat langsung proses penambangan yang dilakukan Freeport.

Source: https://www.pasificpos.com/

“Merry Yoweni  Klaim Masih Ketua KAPP

JAYAPURA,- Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) kini memiliki pimpinan atau nahkoda baru periode 2018-2023.

Perahu KAPP untuk lima tahun kedepan akan dipimpin oleh Musa Haluk. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Dok V Jayapura, 26 Februari 2019, dipimpin langsung oleh Sekda Papua, Herry Dosinaen.

Musa Haluk kepada wartawan usai pelantikan mengatakan, siap membawa perahu pengusaha asli Papua mulai dari kepala burung sampai di ekor. Karena meskipun secara pemerintahan terpisah, tetapi secara ekonomi tidak terpisah.

“KAPP merupakan anak dari dewan adat Papua. Untuk itu, perahu ini saya siap kemudikan sampai di pelosok-pelosok kampung,” tegasnya.

Ia tekankan, KAPP merupakan jembatan bagi pengusaha asli Papua, sehingga kepengurusan kali ini siap mengakomodir seluruh pengusaha asli Papua, dengan mengusung visi misi membangun mulai dari dusun dan menata pembangunan dari kampung.

“Hari ini kami tidak akan menjawab apa yang kami kalukan, tetapi kami siap bawa perahu ke kampung untuk apa yang kita harus kerja dan apa yang harus diberikan bagi negeri ini,” ucapnya.

Musa Haluk juga mengajak seluruh pengurus untuk menyatukan tekad membangun dan menyiapkan orang asli Papua menjadi pengusaha Papua yang sukses, mandiri dan siap membantu sesama orang Papua agar hidup makmur, aman dan adil.

“Orang Papua harus benar-benar merasakan menjadi tuan di atas tanahnya sendiri,” kata Musa Haluk.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam sambutannya, mengajak pemerintah Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan Provinsi Papua membangun OAP (Orang Asli Papua) yang hidup dan berusaha diatas tanah ini.

Menurut Sekda, dukungan Pemerintah Papua Barat sangat penting, sebab kesejahteraan wajib diraih masyarakat kepala dan ekor “burung cenderawasih”.

 “Kami mohon dukungan saudara Papua Barat untuk sama-sama bersatu seiring dan sejalan serta satu pikiran maupun satu langkah dan tujuan, guna membangun ekonomi kita dari kepala dan ekor burung,” terangnya.

Menurut ia, pentingnya keterlibatan Pemprov Papua Barat, sebab kelahiran serta pemberlakuan UU Otsus bagi tanah ini, tak lepas dari perjuangan semua masyarakat yang hidup diatas negeri ini.

Dilain pihak, sejak awal kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, memprogramkan upaya untuk membawa Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perekonoiman bagi saudara yang hidup di wilayah pacific, seperti Papua Nugini.

Perjuangan itu, tambahnya, tak berjalan mulus bahkan ada kesan mendapat hambatan dan tantangan, sebab Provinsi Papua lebih dipandang dan didominasi dari aspek politik.

 “Makanya, dengan diberikannya dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk kita Papua membangun infrastruktur guna mendukung perdagangan ke wilayah pacific seolah memberikan angin segar bagi tanah ini”.
 

“Untuk itu, pemerintahan Lukas Enembe atas perintah Presiden kemarin kita melaksanakan pameran industri di Port Moresby. Bahkan kami menjalin kerja sama dengan para gubernur di Papua Nugini untuk fokusnya bagaimana Papua Kota Port Numbay jadi pintu gerbang perekonomian negara pasifik. Tentunya harus ada akses yang signifikan baik, udara, laut dan darat. Disinilah kita butuh dukungan semua pihak tak terkecuali provinsi tetangga Papua Barat,”

pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Merry Yoweni yang mengaku masih sebagai Ketua KAPP dan didukung hampir seluruh ketua-ketua organisasi pengusaha adat di kabupaten dan kota, cukup terkejut dengan pelantikan itu.

Sebab dirinya bersama pengurus KAPP dibawahnya juga dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Kita sayangkan pelantikan ini sebab mestinya pemerintah provinsi bertindak sebagai mediator bukan sebagai pemecah belah. Ini tanda-tanda susahnya membangun ekonomi Papua dengan sistem seperti ini”.


Ia katakan, heran dengan sikap gubernur yang sebelumnya menginstruksikan agar kisruh kelembagaan KAPP, dikembalikan kepada mekanisme organisasi, justru melantik Musa Haluk. 

“Artinya Gubernur tidak konsisten dengan apa yang diucapkan ke publik. Bahkan pada 20 Februari 2019 lalu saya bertemu dengan Asisten Bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa dan beliau meminta untuk menghubungi pendiri atau orang netral untuk memediasi kami. Tapi ternyata sudah ada pelantikan,”

keluhnya.

Source: https://www.pasificpos.com/

Jayapura, Jubi Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi kinerja Kamar Adat Pengusaha (KAP) Papua yang telah menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara kolektif atas penggunaan dana hibah sebesar Rp25 miliar tahun anggaran (TA) 2016.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan ini pertama dana hibah dibuat LPJ seperti ini, tentu kinerja ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.

“Luar biasa KAPP bisa melaksanakan LPJ secara kolektif dan ini pertama hibah dibuat LPJ nya,” kata Wakerkwa saat menerima laporan LPJ dana hibah dari KAPP, di Jayapura, Kamis (9/3/2017).

Ketua Umum KAPP Pusat, Merry C. Yoweni mengatakan penyerahan LPJ secara kolektif ini merupakan hasil dari rapat pimpinan yang isinya mengevaluasi mengenai bantuan modal usaha dari Pemerintah Provinsi Papua. “Modal usaha ini ditransfer ke masing-masing rekening pengusaha asli Papua mulai dari besaran Rp1 juta untuk mama-mama Papua hingga Rp350 juta kepada pengusaha besar,” kata Merry.

Ia menjelaskan, dari total Rp25 miliar tersebut, Rp20 miliar diberikan kepada 2.870 pengusaha asli Papua dan Rp5 miliar diperuntukkan untuk operasional KAPP dalam menggerakkan perekonomian OAP.

Ia tekankan, penyerahan LPJ ini juga untuk mematahkan stigma, OAP terkadang dianggap tidak mampu, pemalas, bodoh dalam mengelola bantuan modal usaha serta mempertanggungjawabkannya.  (*)

Skip to toolbar