Zie Sokoy:  Sosok Perempuan Sentani “Entrepreneur” Hebat Masa Kini

Zie Sokoy
Zie Sokoy

Bagi pemuda di Papua, kalau masih muda harus semangat. Kalau masih muda harus kasih banyak bukti ke masyarakat. Kita harus action Bukan hanya asal ngomong. Atau berkoar koar dan mengeluh di sosial media”

Kita punya Sumber Daya Alam yang kaya tapi dukungan Sumber Daya Manusia kurang, kenapa kurang? Karena banyak yang Pintar tapi Pintar ikut-ikutan dan hanya ingin pekerjaan yang aman dan nyaman”

Sebuah pesan singkat yang maknanya dalam bagi para pemuda-pemudi di Papua (termaksud saya) dari seorang perempuan sentani Eldona Vallenzie Sokoy atau yang biasa saya sapa kak Zie.

Kak Zie adalah pemilik Perusahan Vallerie Valley dengan yang fokus pada 2 bisnis utama saat ini (bukan bawa proposal minta proyek di pemerintah yah) yaitu:

  • Coconut Tree Land
  • Coffee and You

COCONUT TREE LAND
Coconut Tree Land bergerak dalam bidang Outlet dan Fashion. Bukan cuma asal jual tas atau baju. Coconut Tree Land mempunyai 3 kampanye utama:

1. Kampanye Kesadaran Sosial (Social Awareness) Lewat barang dagangannya kak Zie menyampaikan pesan – Pesan seperti:

Save our traditional dance in Papua
* Plant a Tree
* Save Hutan Sagu
* No Plastic Bag
* Stop Child Abuse
* Stop Violence Againts Woman and Girls

Tidak Lagi Izin, Ke Depan UKM Cukup Hanya Mendaftar

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM akan mengubah sistem perizinan usaha menjadi tanda daftar bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMK). Tujuannya untuk semakin menyederhanakan sekaligus memudahkan UMK untuk mendirikan usaha.

“Selama ini dikenal perizinan usaha yang dikeluarkan oleh camat, sekarang akan di sederhanakan lagi, tidak izin lagi, cukup dengan daftar,” kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga usai rapat kordinasi di gedung Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).

Sebelumnya, Kemenkop UKM bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian perdagangab telah membuat aturan yang melimpahkan kewenangan pemberian izin UMK dari bupati/walikota ke camat. Izin diberikan secara gratis dan hanya dalam satu lembar izin.

Namun, untuk mengubah sistem perizinan usaha menjadi pendaftaran, Puspayoga mengatakan, perlu revisi Perpres No. 98 Tahun 2014. Dengan revisi Perpres tersebut pelaku UMK hanya perlu mendaftar untuk membuka usaha yang diharapkan bisa dilakukan secara online.
Puspayoga mengatakan model tanda daftar usaha ini mencontoh kota Bandung yang mampu memangkas waktu perizinan UKM menjadi lebih singkat.

“UU Nomor 98 tahun 2014 yang kemarin isunya itu izin usaha mikro kecil. Pelimpahan kewenangan dari Bupati Wali Kota ke Camat untuk mengeluarkan izin usaha mikro kecil,” jelas Puspayoga.

Ke depannya, perizinan UKM akan disederhanakan lagi. Puspayoga ingin mencontoh kota Bandung yang mampu memangkas waktu perizinan UKM menjadi lebih singkat.

“Sekarang disederhanakan lagi, tidak izin lagi, cukup mendaftar. Contoh kayak di Bandung, dua minggu lalu kita launching sama Pak Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung). Jadi masyarakat tinggal daftar saja. Karena daftar yang keluar bukan izin,” jelas Puspayoga.

Perizinan UKM di Bandung bisa dilakukan secara online, bahkan via smartphone.

“Kalau di Bandung bisa langsung melalui ponsel. Kita harapkan online, kalau belum online kan masih manual, artinya ini adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menyederhanakan lagi,” terang Puspayoga.

Sekarang sudah tidak ada lagi perizinan UKM, yang ada hanya pendaftaran yang dapat dilakukan di kecamatan masing-masing.

“Sekarang sudah tidak izin lagi namanya. Cukup tanda daftar, bisa satu jam, bisa satu hari, itu macam-macam, tergantung. Tentunya kalau dengan tanda daftar kita harapkan dengan online juga. Ini nanti akan bisa apakah daftar ke kecamatan atau yang lainnya. Ini nanti teknisnya kan ada tim teknis,” ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan, pendaftaran UKM di kecamatan nantinya memiliki kekuatan hukum yang sama.

“Sama sudah legal cuma tidak ada kata izin lagi,” tegas Puspayoga.

Dirinya juga berjanji bahwa pemangkasan waktu perizinan ini dapat dilakukan secepatnya.

“Secepat-cepatnya, tadi sudah dikoordinasikan,” tutup Puspayoga. (drk/drk)

Mama-mama tanyakan dana pemberdayaan perempuan dari kampung Honai Lama

Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami
Mama-mama yang memprotes belum diterima dana pemberdayaan perempuan dari dana desa-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Belasan mama-mama, yang kesehariannya berjualan di pasar, mempertanyakan dana pemberdayaan perempuan dari program Dana Desa di Kampung Honai Lama 2, Kabupaten Jayawijaya.

Bertempat di sekretariat Yayasan Humi Inane (Suara Perempuan), pada Kamis (3/8/2017), mama Ros Kossy menuturkan, ia bersama perempuan lainnya, setelah mendengar bahwa dana desa telah dicairkan, mereka kemudian menemui kepala kampung Honai Lama 2 untuk mempertanyakan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, namun ditolak.

Ia menuturkan, penolakan itu dilakukan kepala kampung dengan alasan mereka tidak memiliki KTP yang berdomisili di Honay Lama.

“Kami semua ini masuk warga di Kampung Honai Lama 2, tetapi ketika kita tanyakan ke kepala kampung, mereka bilang kami tidak bisa terima dana karena bukan warga Honai Lama 2,” ujar mama Ros.

Mama Ros mengaku, sebelumnya, ia bersama perempuan dewasa Honay Lama lainnya telah diminta untuk mengurus KTP daerah setempat dan mengumpulkannya. Namun, setelah dikumpulkan, ucapnya, KTP mereka tidak dibawa ke dinas kependudukan. Belakangan, mereka mendengar hanya dua orang yang diterima dari belasan nama yang terdaftar.

“Dari situ ada satu ibu bilang kami tuh ‘makan dua piring’, akhirnya saya baku marah dengan ibu itu,” ucap Mama Ros. “Yang kami tahu desa kami di Honai Lama 2 tapi kenapa nama-nama kami tidak ada?!”

Keluhan sama juga diutarakan Mama Salomina, yang menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan setiap hari di pasar.

“Kami ini kan ada yang jualan pinang, jual kayu bakar dan lainnya bahkan untuk keperluan anak sekolah, sehingga berharap dari dana itu. Tetapi, saya tidak pernah terima dana dari desa. Sekarang kami tuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Margaretha Wetipo selaku direktris Yayasan Humi Inane ikut mempertanyakan alokasi anggaran yang dimasukan atas nama pemberdayaan perempuan di hampir 40 distrik di Jayawijaya.

“Hampir di 40 distrik persoalan yang sama ini terjadi, di mana dari cerita ke cerita hak perempuan dari desa-desa persoalannya sama,” kata Margaretha.

“Saya minta untuk dana yang dialokasikan khusus untuk perempuan, diberikan saja kenapa bisa dipersulit, padahal mereka punya hak,” imbaunya. (*)

Enam Syarat yang Harus Dimiliki Sebelum Memulai Bisnis

Saat ini banyak orang ingin memiliki usaha sendiri, bahkan para karyawan kantor maupun pekerja PNS pun tak sedikit yang memiliki usaha sampingan yang dikelola sendiri. Namun tidak semua orang dapat mewujudkannya, banyak yang belum memiliki keberanian untuk memulainya.

Berbagai macam alasan kenapa belum bisa atau belum berani memulaibisnis sendiri, mulai dari belum memiliki modal sampai belum punya keberanian memulai wirausaha.

selain harus memiliki keberanian untuk memulai tetapi juga perlu perhitungan yang matang untuk meminimalkan kesalahan.  Berikut tips bagaimana cara memulai wirausaha:

1. Keberanian

Seorang yang berjiwa enterpeneur harus memiliki keberanian. Keberanian memulai , keberanian mengambil dan menghadapi resiko dalam wirausaha. Jika anda belum cukup berani untuk memulai usaha sementara keinginan untuk berwirausaha sudah ada, Anda dapat melakukan kerjasama dengan rekan atau sodara untuk memulainya hal ini akan menambah keyakinan dan keberanian berwirausaha.

2. Planning

Wirausaha apa yang akan Anda jalankan? Menjual produk atau jasa? Semua itu harus di rencanakan, bagaimana Anda memulai, hal apa yang harus dipersiapkan, bagaimana Anda akan menjalankan usaha tersebut, dan lain sebagainya. Semua itu harus di rencanakan untuk menghindari atau meminimalkan kesalahan dan kerugian yang timbul. Sebaiknya Anda menuliskan setiap rencana yang akan dilakukan.

3. Memiliki Pengetahuan

Memulai wirausaha tidak semata mengandalkan keberanian memulai tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai usaha yang akan dijalankan. Jika hal tersebut belum dimiliki maka hendaklah segera mempelajarinya. Tidak harus memiliki pengetahuan sempurna untuk memulai wirausaha, Anda dapat belajar sambil menjalankan wirausaha yang Anda jalani.

4. Optimis

Dalam wirausaha, Optimis diperlukan untuk menumbuhkan semangat dan keberanian. Dengan memiliki optimis yang tinggi, akan menghasilkan keputusuan keputusan  positif yang diambil ketika menjalankan wirausaha. Prilaku optimis dapat mendorong hasil yang optimal terhadap usaha yang Anda jalani.

5. Kerja keras

Merintis atau memualai wirausaha memang tidaklah mudah, banyak yang harus dipersipakan dan dilakukan untuk memajukan usaha yang dijalani. Semangat dan kerja keras dalam membangun wirausaha sangat dibutuhkan karena bagaimanapun tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan kerja keras.

6. Doa

Jangan merasa diri hebat atas semua yang telah diusahakan. Biar bagaimanapun manusia butuh akan pertolongan Allah Ta’ala, seteleha semua daya dan upaya di kerahkan maka saatnya menyerahkan semua hasil usaha anda kepada sang pencipta harena Dial ah sang Maha Penentu.(vaa)

Source: http://www.ayopreneur.com/

Jayapura, Jubi Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional, Arif Budimanta mengungkapkan perlu adanya stategis khusus untuk mendorong perekonomian daerah dan pemerintah harus membuat kebijakan dan program yang disesuaikan dengan potensi dan keadaan di daerah.

Untuk Papua, katanya, sektor di luar pertambangan dan mineral harus lebih dikembangkan, khususnya pertanian, perikanan, dan UMKM.

“Tak terlepas juga, pembangunan di Papua harus mengawinkan pendekatan teknokratik dengan pendekatan sosio-antropologis atau kekhasan wilayah komunal atau adat,” katanya pada acara Focus Grup Discussion (FGD) Regional Growth Strategy Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi, Merata, dan Berkelanjutan di Swiss-Bell Hotel Papua, Selasa (18/4/2017).

Jika ini bisa dikembangkan, lanjutnya, Papua bisa berkontribusi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan harapan Presiden Jokowi dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,1 persen seperti yang ditargetkan.

Arif menilai, kontribusi perekonomian Papua jika dikeluarkan sektor tambang dan mineral, relatif masih di atas rata-rata nasional. Tinggal bagaimana APBN dan APBD melalui Otsus dikontribusikan untuk pengembangan tenaga kompeten untuk perekonomian yang berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan di setiap wilayah adat yang memiliki adaptasi.

“Ini akan menjawab kebutuhan Papua setelah dana Otsus tidak ada pada 2020, sehingga Papua akan mendapat kompensasi selain dari tambang,” ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Papua Muhamad Musaad mengungkapkan, Provinsi Papua telah menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi yang dilakukan saat ini lebih melegitimasi berbasis budaya.

“Apa yang dibawa oleh teman-teman KEIN itu sama dan sejalan, makanya kita tidak membawa komoditas-komoditas baru masuk ke Papua, tetapi mengembangkan sesuai yang ada di masyarakat dan diharapkan menjadi unggulan, kalau di Biak ya pastinya perikanan kelautan yang dikembangkan, di Jayapura atau Mamta coklat dan kelapa, di Meepago kopi, “

ujar Musad. (*)

Redaksi BisnisUKM Komentar Berita UKM

Perizinan di Daerah Masih Berbelit-belit, UMKM Terpaksa Gagal EksporRencana pemerintah pusat untuk meningkatkan ekspor dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agaknya masih harus terkendala masalah perizinan usaha. Meski sekarang ini pemerintah pusat telah memberikan berbagai insentif kemudahan bagi UMKM untuk mengurus proses perizinan, namun nyatanya perizinan di daerah dinilai masih berbelit-belit dan jauh dari harapan.

Ikhsan Ingratubun selaku Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkapkan apresiasinya terhadap kebijakan pemerintah yang belakangan ini mulai mendorong kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor. Dalam berbagai event pameran pun, produk hasil karya pelaku UMKM Indonesia sukses menarik minat pembeli dari mancanegara.

Tapi sayangnya, program pemerintah tersebut belum diiringi dengan kemudahan pengembangan usaha para pelaku UMKM.

“Sampai saat ini perizinan masih sulit, di pusat dan di daerah tak sejalan. Kalau mau mendorong ekspor UMKM, harusnya ada aturan yang memberi kemudahan,” jelas Ikhsan dikutip dari Bisnis.com.

Sampai hari ini banyak pelaku UMKM di daerah yang mengeluhkan proses perizinan usaha di Indonesia bukan hanya berbeda antara pusat dan daerah, tapi UMKM juga harus mengurusnya di berbagai instansi berbeda dengan aturan yang tumpang tindih. Tentu proses ini cukup mengganjal perkembangan pelaku UMKM dalam negeri.

Karenanya Ikhsan menyarankan sebaiknya pemerintah mulai memberlakukan batasan skala bisnis dalam membuat perizinan. Contohnya untuk usaha dengan skala mikro, hanya mengajukan izin ke dinas terkait. Sedangkan untuk industri skala besar, usaha tersebut baru diberi kewajiban mendaftar ke instansi perizinan lain.

Selain wacana pengkategorian skala bisnis dalam membuat perizinan, Ia juga menilai pemerintah perlu memberi batasan waktu kapan izin bagi UMKM harus diterbitkan. Pasalnya, hingga saat ini lama proses pengurusan perizinan di daerah masih banyak yang menggantung tanpa kepastian.

Kondisi ini ternyata juga diamini oleh Fajar Achmad, pelaku UMKM di Yogyakarta ini mengaku produknya tak berani dipasarkan melalui gerai fisik karena tak memiliki perizinan. Produsen produk kecantikan herbal ini tak mendapatkan izin karena Badan Pengawas Obat dan Makanan mewajibkan dirinya memiliki pabrik senilai Rp 2 miliar untuk mendapatkan izin berjualan.

“Saya mau berdagang dulu atau bikin pabrik dulu? Ya terpaksa saya jual lewat online saja, tidak berani pasarkan lewat gerai fisik,” jelas Fajar.

Hal serupa ternyata juga dialami oleh Ririn Ariani, pengusaha perhiasan Bali ini juga mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan perizinan untuk bisnisnya hingga kini. Dia berujar sudah sejak lama mengajukan izin, tapi masih terkendala beberapa pungutan liar di dinas terkait.

“Ketika mengajukan izin, ada banyak dana yang mesti dikeluarkan. Padahal, dengan izin tersebut saya bisa mengembangkan bisnis ini,” tutur Ririn ketika dihubungi.

Kendati kelengkapan berkas perizinan usaha bisa membuka kesempatan bagi pengusaha mikro untuk mengekspor produknya serta memperbesar peluang usaha tersebut memperoleh akses atas pendanaan hingga pendampingan untuk pengembangan bisnisnya, namun jika prosesnya berbelit-belit tentu UMKM di daerah sulit untuk mendapatkan seluruh kemudahan tersebut.

Sumber

Usaha Mikro dan Kecil Tak perlu Lagi Izin Usaha, Cukup Mendaftar

SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN, Kompas.com – 10/03/2016, 17:55 WIB
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )
Mentri Koperasi dan UKM, Anak Agung Puspayoga. (KOMPAS.com/SRI LESTARI )

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah melalui rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memutuskan menghapus proses perizinan untuk pendirian usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, pelaku usaha yang akan mendirikan usaha mikro atau kecil cukup mendaftar saja sebelum memulai usaha.Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UMKM AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, terkait hal itu, pemerintah akan melakukan revisi atas Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang izin usaha mikro dan kecil.

“Rapat tadi mengenai Perpres Nomor 98 tahun 2014 yang isinya mengenai kewenangan Camat mengeluarkan izin usaha mikro kecil. Sekarang itu diubah, tidak perlu izin lagi, cukup didaftarkan. Daftar dan izin itu beda,” kata Puspayoga di Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Harian Kompas)

Menurut Puspayoga, langkah tersebut meniru kebijakan yang sudah terlebih dahulu ditempuh pemerintah kota Bandung.

“Seperti di Bandung yang 2 minggu lalu kita launching dengan Pak Ridwan Kamil,” ungkap Puspayoga.

Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme pendaftaran usaha mikro kecil ke depannya.

“Di Bandung, pendaftaran cukup pakai ponsel. Kita juga berharap bisa online. Kalau belum, sementara manual dulu,” tutur Puspayoga.

Sebelumnya, pemerintah juga akan mempermudah pendirian Perusahaan Terbatas (PT) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
(Baca : Ini Beberapa Kemudahan untuk Pengusaha Kecil yang Baru Memulai Usaha)

Dukungan kredit perbankan juga sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

Perbankan Dukung UMKM Digital(Kompas TV)
Skip to toolbar